Belajar “THE PUBLIC SPHERE”- nya Habermas

Tri Nugroho Adi

Tri Nugroho Adi

Adalah Habermas ( 1962/1989) pemikir sosial yang acapkali dikaitkan dengan konsep Public Sphere. Menurut Habermas, Public Sphere dikonsepsionalisasikan sebagai suatu realitas kehidupan sosial di dalam mana terdapat suatu proses pertukaran informasi dan berbagai pandangan berkenaan dengan pokok persoalan yang tengah menjadi perhatian umum sehingga dalam proses tadi terciptalah pendapat umum.Dengan dihasilkannya pendapat umum maka pada gilirannya akan membentuk kebijakan negara dan pada akhirnya akan membentuk suatu tatanan masyarakat secara keseluruhan. Adanya Public Sphere menyaratkan keaktifan dari warga masyarakat memanfaatkan hak-haknya untuk ikut berpikir terlibat di dalam suatu wacana yang sedang hangat pada hari suatu saat tertentu, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan politik.Dalam perkembangan masyarakat yang makin besar maka proses terbentuknya  wacana menuju opini public tadi lalu diantarai oleh media massa.

Gagasan Habermas di atas memang bisa dibilang sebuah cita-cita ideal dalam konteks historis masa itu yang kalau kita bandingkan dengan konteks zaman sekarang tentunya prosesnya tidak sesederhana itu. Pemikiran Habermas itu  bisa kita pahami dalam dua perspektif. Pertama, Habermas mencoba menggambarkan munculnya ruang publik di kalangan calon kaum borjuis dalam spirit kapitalisme liberal di abad 18.Kategori Public Sphere semacam ini dapat ditemui dalam realitas sejarah masyarakat Inggris, Perancis dan Jerman.Pada masa sebelum itu, memang bisa dikatakan tidak ada ruang sosial yang layak disebut “public” sebagai lawan dari “private”. Dengan berkembangnya konsep negara kebangsaan, lembaga perwakilan, perekonomian,dan tidak ketinggalan lahirnya media cetak maka mulailah berkembang akar kemunculan Public Sphere di masyarakat tertentu di Eropa Barat. Dalam Public Sphere ini terdapat  kelompok –kelompok sosial tertentu  atas dasar pendidikan,  kelas kepemilikan ( biasanya pada kalangan pria )  dan berproses melalui berbagai media seperti Jurnal, pamflet, dan surat kabar termasuk di dalam lingkungan tertentu seperti bar, coffee house dan berbagai club. Pertukaran informasi aktual, yang berlangsung terus menerus dalam sebuah diskusi dan seringkali dihangatkan dengan perdebatan  merupakan gejala baru yang menurut Habermas amatlah berarti.

Kedua,  konsep Public Sphere memasuki warna baru dengan mulai memudarnya kelompok borjuis dalam konteks masyarakat industri yang makin maju dan munculnya demokrasi massa. Dengan adanya demokrasi massa, public yang semula diwakili oleh kalangan elite terpelajar terbatas mulai dimasuki oleh masyarakat kebanyakan yang tidak begitu berpendidikan. Sementara negara, dalam kepentingannya untuk mengendalikan pertentangan kapital menjadi makin intervensionis.Batas antara wilayah publik dan private , baik dalam pengertian ekonomi politik maupun budaya makin tipis.Organisasi besar dan kelompok kepentingan menjadi partner politik kunci bagi negara , menghasilkan bentuk politik  feodal baru yang makin menggantikan peran-peran  yang semula dilakoni masyarakat.Berkembangnya karakteristik  kepemilikan media massa, khususnya tatkala kekuatan komersial mengubah fungsi komunikasi publik menjadi Public Relation dan  makin menguatnya  periklanan dan hiburan, maka fungsi kritis media massa makin terkikis. Publik lalu terkotak-kotak sedemikian rupa, sehingga kehilangan daya ikatnya.

Kisah memudarnya Public Sphere masih merupakan isu yang hangat hingga kini, tentu saja dengan modifikasi versi olah kalangan pemerhati dan peneliti.Bahkan kemudian ada yang mempertanyakan akan manfaat konsep Public Sphere. Meski demikian konsep ini tetap sesuatu yang berharga guna memahami proses sosial di mana media massa menjadi salah satu kekuatan dalam konstelasi kekuatan-kekuatan yang menentukan dalam masyarakat.

Public Sphere dalam pengertian  politik berarti  menyediakan  sebuah ruang – berupa wacana, lembaga-lembaga, suatu ruang topografik – di mana  orang dalam perannya sebagai warga  memiliki akses masuk di dalam sebuah dialog kemasyarakatan  yang  sedang mempersoalkan sesuatu demi kepentingan umum, atau dengan kata lain akses menuju dunia politik dalam pengertian yang luas.Ruang yang demikian ini, dengan kondisi komunikasi tertentu yang mewarnainya, menjadi sesuatu hal yang penting dalam demokrasi. Fungsi Public Sphere dengan demikian adalah memenuhi persyaratan komunikasi  tertentu sabagai variabel terbentuknya demokrasi.

Pemikiran intelektual Habermas berakar dari mazhab Frankfurt dan tesisnya mengenai Public Sphere menjadi inspirasi bagi riset media kritis.Akan tetapi menurut Peters(1993), dasar pemahaman Habermas tentang demokrasi dan Public Sphere tidaklah murni dikendalikan oleh tradisi liberal Anglo- American dengan ide dasarnya tentang “market – place of ideas” Dalam diskursus liberal  ( yang klasik dan bukan neo-liberal)  tentang media dan demokrasi biasanya  tidak menggunakan istilah Public Sphere.

[……..]

EMPAT DIMENSI DALAM PUBLIC SPHERE

Gagasan Habermas tentang Public Sphere tak sepi dari kritikan, menurut Garnham( 1992), Peters(1993), dan Fraser ( 1992) secara umum tercatat empat dimensi yang menjadi sasaran pertanyaan dan kritik yakni : Media institutions, media representation, struktur sosial dan  interaksi sosiokultural. Pemisahan ini hanyalah kepentingan memudahkan analisis karena sebenarnya keempatnya saling terkait dan tak terpisahkan.

Dimensi institusi berkenaan dengan organisasi, pendanaan, regulasi. Dimensi representasi berkaitan dengan cakupan jurnalistik. Kedua dimensi ini lebih banyak mendapat perhatian. Sementara dimensi struktur sosial lebih berhubungan dengan cakrawala yang lebih luas di mana di dalamnya terdapat faktor-faktor  pembentuk Public Sphere. Sedangkan dimensi interaksi sosiokultural melihat serbaneka masyarakat pembentuk Public Sphere dan kurang memusatkan pada media massa.

Faktor –faktor dalam dimensi struktur sosial di antaranya berkaitan dengan ekologi politik dari media, menyusun batas-batas  dari institusi media dan profil organisasi demikian juga sifat-sifat dari informasi dan bentuk-bentuk representasi yang memungkinkan diartikulasikan. Dimensi struktur sosial ini tentu saja akan berdampak pada pola interaksi sosiokultural. Dengan demikian  struktur sosial secara kompleks membentuk seperangkat kondisi bagi Public Sphere yang bisa juga diisi oleh ketiga dimensi yang lainnya.Dimensi struktur sosial tentu saja menjadi dimensi yang paling sulit diraih sehingga bagi sebagian kalangan ahli dimensi ini sebaiknya diabaikan saja jika kita tidak ingin kehilangan fokus soal Public Sphere.Meski, perannya tidak bisa kita anggap remeh.

Satu hal yang patut dicatat dalam telaah mengenai Public Sphere ini adalah bahwa dalam masyarakat yang cenderung  lemah demokrasinya  dan struktur masyarakatnya sangat tidak egaliter  tidak akan memberi kesempatan bagi terciptanya Public Sphere.

Bagaimana dengan Indonesia?

Menurut penulis, negara ini belumlah memiliki cukup prasarat untuk bisa menyediakan ruang publik yang memadai. Menyimak dari institusi media massa yang ada saja, sebut saja dari sisi content Televisi, saya belum menangkap adanya nuansa ruang publik yang bisa memberi kelegaan bagi semua. Pemerintah memang tidak lagi bisa dominan menyuarakan kehendaknya lewat media tunggal televisi (RI) seperti jaman tahun 80an ke belakang, tapi kini peran dominannya justru digantikan oleh kekuatan pasar dalam arti yang negatif. Pasar yang terwakili hanya oleh kekuatan tertentu dan merasa kuat besar dan benar lalu dengan seenaknya mencoba mengendalikan isi media. Pembatasan mulai muncul, bukan untuk memberi ruang bagi ketertiban tapi justru memberi ruang kesewenang-wenangan tafsir kebenaran menurut kacamata sebagian orang saja. Catatan saya ini memang lebih pada pemaknaan ruang publik secara kultural, meski tidak menutup kemungkinan dari sini akan merambah ke aspek politik karena toh ada semacam trend di negeri ini bahwa semua-mua yang bernuansa budaya akan dipolitikkan lewat jalan legalisasi!

Sumber  :

Dahglren, Peter .”THE PUBLIC SPHERE AS HISTORICAL NARRATIVE” Dalam Denis McQuail. McQuail’s Reader in Mass Communication Theory.London : Sage Publication 2002 hal . 195-209

~ oleh Tri Nugroho Adi pada 3 Desember 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: