MENGGAGAS MEDIA DAN RUANG PUBLIK

Tri Nugroho Adi

Tri Nugroho Adi

Esai ini hendak menyoroti seputar aplikasi atau penerapan konsep Public Sphere dilihat dari berbagai dimensi. Public Sphere ketika sudah diterjemahkan sebagai roh terbentuknya model pelayanan publik yang baru  akan senantiasa berurusan dengan dua hal : (1) adanya anggapan dan juga upaya untuk mengembangkan konsep ruang publik ke dalam sebuah tatanan sosial yang lebih bersifat politis ketimbang ekonomis; (2) pada saat yang bersamaan bermaksud mengisolasi diri dari kendali negara atau kontrol politis dan lalu menjadi semacam kekuatan oposisi.

Berikut adalah beberapa dimensi yang di dalamnya akan kita temui implikasi teoritis dan praktis ketika konsep ruang publik dilihat dalam konteks tertentu:

Dimensi ekonomi dan politik

Dalam realitas politik penerapan ruang publik membawa implikasi terhadap pendefinisian individu sebagai warga negara yang memiliki kebebasan dalam menjalankan hak-hak publiknya dengan cara terlibat dalam sebuah perdebatan, ikut serta dalam pemilihan umum, dst. di dalam sebuah struktur tatanan yang telah disepakati bersama dan menuju kepada tujuan-tujuan yang juga telah disepakati bersama.

Dalam realitas ekonomi, sebaliknya, individu diterjemahkan sebagai produser sekaligus konsumer yang tengah memenuhi kebutuhan pribadinya dengan cara menjangkau kekuatan yang ada dalam pasar guna mencapai tujuan pribadinya; tindakan individu ini secara otomatis dikendalikan oleh kekuatan tak nampak yang memengaruhi pasar.

Disini lalu muncul adanya dua konsep bersebarangan tentang apa itu kebebasan individu. Di satu sisi, kebebasan individu diartikan secara ekonomis sebagai kebebasan untuk meraih kepentingan  pribadinya tanpa dibatasi oleh politik. Sebaliknya, bagi kalangan sosialis dan Marxist tradisional, kebebasan diartikan secara politis dan mendukung campur tangan politik di dalam proses bekerjanya pasar dengan maksud membebaskan masyarakat dari keterbatasan-keterbatasannya.

Perbedaan konsep di atas lalu tercermin di dalam debat soal peranan yang bisa dimainkan oleh media di dalam politik.Di satu sisi. Pasar dilihat sebagai benteng pertahanan melawan musuh besar yakni, sensor yang dilakukan negara.Karenanya, kepemilikan pribadi atas sarana komunikasi menjadi modal yang terbaik. Di sisi lain, kendali modal atas media dilihat sebagai penghalang terbentuknya komunikasi politik dan karenanya menjadi alasan kenapa media lalu menjadi sarana pelanggeng hegemoni kelas pemilik modal.

Kontradiksi di atas niscaya menjadi persoalan yang hampir tak bisa dipecahkan.Tugas yang bisa dilakukan dalam analisis di atas lalu hanyalah mencoba melakukan pemetaan terhadap interaksi antara dua kekuatan tersebut.

Apa yang terjadi di dalam media massa bisa menjadi kunci untuk melihat kontradiksi yang terjadi di antara realitas ekonomi dan politik tersebut.Surat kabar dan televisi pada saat yang bersamaan adalah organisasi yang bergerak secara komersiil namun juga menjadi institusi politik.

Ketidakcocokan antara fungsi komersiil dan fungsi politik dari media sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan isu kepemilikan dan kendali, namun yang tak kalah penting adalah persoalan sistem nilai dan setting relasi sosial di dalam mana segi komersiil media mesti dijalankan dan bagaimana media tersebut harus melayani kepentingan publik.Di sini, komunikasi politik yang didorong memasuki media melalui media komersial akan menjadi semacam politik konsumerisme.Hubungan antara politisi dengan khalayak pemilihnya lalu bukan lagi didasarkan pada rasionalitas yang berfokus pada tujuan publik namun dalam modus advertising. Politik menjadi semata-mata demonstratif, menjadi bukan lagi pertemuan antara isu riil dan berbagai pilihan yang diambil namun hanyalah citra semata.

Public Sphere dan Perantara-Pengetahuan

 Penulis esai ini menandaskan bahwa model pelayanan publik dari media telah menjadikannya jantung dari seperangkat nilai-nilai politik yang sesuai dan bahwa  bekerjanya sistem tersebut  mensyaratkan tidak saja kebutuhan namun juga pembentukan relasi sosial yang membedakan antara dan terhadap nilai-nilai ekonomi dan relasi sosial tersebut menjadi suatu hubungan yang penting demi bekerjanya demokrasi; pada saat yang bersamaan di dalam bekerjanya dalam dunia nyata sistem tersebut lalu sejalan dengan kegagalan konsep Habermas tentang ruang publik yang tidak memperhatikan persoalan mediasi di dalam mana ruang publik tersebut bekerja dan dengan demikian  juga tidak memperhitungkan peran media sebagai perantara pengetahuan dalam sebuah sistem.

Secara khusus,model pelayanan publik media telah gagal untuk bisa menjadikan sebuah fungsi sosial yang sesuai dan penting baik oleh jurnalis maupun politisi. Di dalam hubungan antara dua kelompok kepentingan tersebut terdapat kegagalan dalam pemisahan antara dua fungsi komunikasi dalam ruang publik, di satu sisi fungsi pengumpul dan penyebar informasi dan di sisi lain penyediaa forum untuk saling berdebat.

Pelayanan publik dan partai politik

 Hingga kini, bekerjanya pelayanan publik dari media penyiaran cenderung memperkuat ketidakpolitikan dari konsumerisme dengan menempatkan media penyiaran tidak saja berhadapan dengan negara namun juga berhadapan dengan para politisi.Para politisi dinilai tidak bisa dipercaya dan perlu dikritisi karena senantiasa berupaya untuk ikut campur dan mengendalikan media penyiaran.

Media massa berperan di dalam menurunnya kekuatan partai politik, hal ini terjadi ketika media menempatkan dirinya sebagai komunikator terhadap informasi politik yang relevan dan juga sebagai pembentuk debat politik.Karena media massa menjadi relatif stabil atau tidak bersifat politis, maka para politikus dan partai politik terdorong untuk  mengkomunikasikan mereka kepada para pendukungnya melalui media TV dengan kata lain dikendalikan oleh jurnalis.Dengan keadaan ini maka partai politik tidak lagi bisa leluasa mengutarakan maksud-maksud politiknya namun hanya akan didorong untuk menanggapi isu yang dilontarkan wartawan satu demi satu.

 

Pelayanan Publik, Universalitas

 

Salah satu kekuatan dari ruang publik adalah revitalisasi terhadap gagasan tentang pelayanan publik khususnya tentang sifat universalitas.Dengan ruang publik maka cakupan dalam struktur pengambilan keputusan politik tidak saja berpusat pada kekuasaan yang ditujukan untuk mengontrol.

Simpulan

Esai ini menekankan bahwa penerapan ruang publik membutuhkan semacam perumusan kembali dalam sebuah negara demokrasi untuk mengevaluasi model pelayanan publik media komunikasi dengan senantiasa mengkritisi pelaksanaannya secara kongkrit di lapangan/

Referensi :

Garnham, Nicholas. “THE MEDIA AND THE PUBLIC SPHERE”Dalam Golding,P.Murdock and Schlesinger,P. (eds).Communicating Politics. Leicester University Pers. 1986. Pp 45-53.

~ oleh Tri Nugroho Adi pada 1 Desember 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: