Media, Kekerasan Simbolik dan Kekuasaan

Media dan Kekerasan Simbolik

Bila kita menyoal “kekerasan” dan “media” sesungguhnya kita perlu meletakkannya dalam kerangka yang lebih luas. Bila kekerasan sebagai terminologi dimaknai sebagai “perlakuan dengan cara pemaksaan” maka apa pun bentuk perlakuan yang didalamnya melekat unsur-unsur pemaksaan, ia dapat dikatakan sebagai perlakuan kekerasan. Itulah sebabnya lalu muncul istilah kekerasan simbolik (symbolic violence) dan bukan hanya kekerasan fisik; tidak cuma kekerasan benda melainkan juga kekerasan bahasa (language violence); tidak hanya kekerasan makna tetapi juga kekerasan citra (image violence)(Piliang, 2001:140-141). Dalam kaitan ini maka kekerasan simbolik—sebagai fokus utama tulisan ini selanjutnya— menemukan tempatnya yang paling subur di dalam media sebab media memungkinkan terjadi berbagai bentuk kekerasan tak tampak (seperti distorsi, pelencengan, pemalsuan, plesetan)(Piliang, 2001:149).

Kasus yang paling pas untuk dijadikan contoh adalah kekerasan simbolik media sebagai kaki tangan penguasa dalam meliput kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. Media-media yang dimiliki Grup Bakrie yang notabene pada masa itu adalah Menkokesra Aburizal Bakrie sekaligus pemilik PT Lapindo Brantas sekaligus orang terkaya itu menggunakan kata “lumpur Sidoarjo” bukan “lumpur Lapindo”. Hal ini adalah bentuk kekerasan media yang menjadi antek pemerintah untuk memerangi para korban bencana dan konsumen media pada umumnya. Dengan menyebut “lumpur Sidoarjo” maka esensi kasus ini menjadi berubah. Kelalaian perusahaan diubah menjadi bencana alam. Inilah bentuk kekerasan yang akan lebih sering dilakukan oleh media-media yang sudah berkongsi dan berkonglomerasi dengan pemodal sekaligus penguasa. Yang dirugikan adalah kaum marjinal yang tidak mempunyai akses kepada media.

Di masa Orde Baru, tidak sedikit kasus dimana media menjadi kaki tangan pemerintah untuk melakukan kekerasan simbolik terhadap masyarakat melalui aneka pilihan kata/diksi serta simbolisasi-simbolisasi yang digunakan untuk menyokong program pemerintah. Pada masa itu sesungguhnya telah terjadi satu bentuk kekerasan simbolik berupa pemaksaan simbol oposisi biner (binary opposition). Masyarakat dipaksa oleh sebuah sistem kekuasaan untuk menerima pemaknaan biner. Tidak ada pilihan-pilihan tanda; tidak ada keanekaragaman kode; tidak ada pluralisme makna semiotika (polysemy) (Piliang, 2001:147). Sistem kekuasaan simbolik yang represif dipersenjatai dengan apa yang disebut Deleuze & Parnet (1987) di dalam Dialogue, sebagai mesin-mesin biner (binary machine).
Pierre Bourdieu (1990), di dalam Outline of a Theory of Practice, menggunakan istilah ‘kekerasan simbol’ (symbolic violence) untuk menjelaskan sebuah bentuk kekerasan khusus dalam mekanisme bahasa dan kekuasaan, yaitu sebuah ‘bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak’, yang tidak dikenal, atau hanya dikenal hanya dengan menyembunyikan mekanisme tempatnya bergantung. Konsep kekerasan simbol menggiring kita ke arah sebuah mekanisme sosial, yang di dalamnya relasi komunikasi saling bertautan dengan relasi kekuasaan (Bourdieu, 1990; Thompson, 1984: 42). Sebuah sistem kekuasaan cenderung untuk melanggengkan posisinya yang dominan dengan cara mendominansi media komunikasi, bahasa yang digunakan di dalam berkomunikasi, makna-makna yang dipertukarkan di dalam komunikasi serta interpretasi terhadap makna-makna tersebut—inilah dominasi simbol (symbolic domination)(Thompson, 1984:46). Di dalam proses dominansi tersebut sebetulnya terjadi sebuah ‘pemaksaan simbolik yang sangat halus’, akan tetapi, orang yang didominasi secara simbolik tersebut tidak menyadari adanya pemaksaan, atau menerima pemaksaan tersebut sebagai sesuatu yang memang seharusnya begitu.

Kekerasan Simbolik, Bahasa dan Politik

Ketika Thompson (1984:99) mengutip patahan-patahan ide Bourdieu, ia mereduksi, bahwa kekerasan simbol adalah dominasi yang diujikan melalui komunikasi yang tersembunyi. Lemah lembut karena diterima, tidak tampak karena tidak kelihatan untuk apa ia.

Kekerasan simbol bukanlah bentuk dominasi yang diterapkan melalui komunikasi: tetapi penerapan dominasi melalui komunikasi yang tidak diakui namun kelihatan diakui sebagai yang legitimate (Jurdi,2008: 1).

Bagaimana keterkaitan antara dunia politik dengan simbol? Diakui atau tidak, dunia politik, sesungguhnya adalah dunia simbol, karena yang diperankan adalah simbol-simbol, dan simbol-simbol ini berubah menjadi pengetahuan.

Orang menganggap, bahwa simbol adalah sumber bagi penegasan kembali identitas, dan pesan adalah kata-kata yang “memaknakan” simbol. Karena itu, simbol sebagai sebuah ideologi akan memberikan doktrin terdalam dari pada simbol sebagai sebuah kepentingan pragmatis, seperti simbol dalam politik.

Simbol sebagai ideologi cenderung mengandung aroma kekerasan, karena ada jiwa eksesif yang melekat di dalamnya. Dari sana pula virus pengetahuan ideologis itu ditebarkan ke “dalam relung-relung” keyakinan masyarakat, menghinggap, mengendap dan perlahan-lahan menjadi mesin penggerak yang paling efektif bagi sebuah perubahan sosial (Jurdi,2008:1).

Simbol akan menjadi sesuatu yang intim dalam menebarkan virus Simbol-Simbol Dominasi dalam Pilkada. Berdasarkan pandangan Bourdieu, efektivitas ucapan performatif itu tidak dipisahkan dari keberadaan suatu institusi yang mendefinisikan kondisi-kondisi (seperti tempat, waktu, agen) yang harus dipenuhi.Intitusi yang memberikan otoritas kepada pengguna bahasa untuk melahirkan suatu tindakan yang menampilkan ucapan. Ucapan, atau “keinginan” suatu tidakan ditebarkan melalui media simbolik, dan media simbolik itu kemudian berperan memberikan pesan yang disampaikan dari pemilik simbol dengan konsumen simbol (Jurdi,2008:2).

Karena itu, berbeda dengan simbol ideologi di atas, maka simbol politik adalah sekaligus “simbol pragmatis”. Pragmatisme simbol dalam politik ditunjukkan oleh mobilitas pesan yang tinggi. Politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari “permainan” simbol. Simbol adalah penyampai pesan dalam kontruksi politik, karena dengan simbol pesan-pesan politik bisa ditransformasikan, diinjeksi dan diindoktrinasi kepada publik.

Itulah sebabnya, “politik simbol” dan “simbol politik” adalah sesuatu yang sangat penting dalam upaya untuk mengesesifkan dukungan massa kepada elit. Dalam konteks ini, simbol politik yang bertebaran dalam suatu suksesi politik pasca liberalisasi politik Indonesia dengan adanya “Pemilihan Secara Langsung”  merupakan bentuk dari model kekerasan simbolik (Jurdi,2008:3).

Masyarakat “disesakkan” oleh sesuatu yang kemudian “tidak pasti” karena komunikasi simbolik itu adalah kata-kata singkat, sarat makna dan menabuh berjuta-juta harapan (“Pendidikan gratis, Kesehatan gratis”, dan sebagainya). Ia kosong-namun penuh gagap, ia berjanji-namun tak pasti, ia berteriak-namun membisu, ia berkata-namun dengan isyarat, semuanya serba “hybrid”.

Itulah pembunuhan yang paling sadis namun tak mematikkan, tusukan yang paling sakit, tapi terasa nikmat, diperhadapkan dengan situasi yang serba hybrid. Kebebasan dalam paksaan teror yang “diam”, teror simbol yang menikam, memaksa dan merayu berulang-ulang. Rayuan-rayuan maut, seksis, dan terkadang menjijikkan. Pada saat itulah kekerasan simbol itu terjadi.

Kekerasan simbolik dalam media citraan

Kekerasan simbolik berlangsung tidak saja dalam bentuk mekanisme bahasa dan kekuasaan, tetapi juga dalam bentuk citra, tontonan, gambar dan produk-produk budaya sebagai komoditi. Komoditi memang banyak menawarkan ajakan-ajakan kreativitas yang konstruktif, akan tetapi sebagian besar menawarkan kreativitas yang destruktif. Citra yang paling dominan yang ditawarkan game adalah yang mengandung semangat kekerasan, imitasi dan kolonialisme yang dapat menyumbang terhadap berbagai macam tingkah-laku agresif; sebaliknya, tidak mendorong penciptaan suasana kreatif, koperatif, dan tergugahnya imajinasi-imajinasi sosial. Yang dominan justru eksploitasi rasa ketidakamanan (insecurity), yang di dalamnya mainan dihadirkan sebagai paket ‘gaya hidup keras’ (macho life style)(Hutchinson, dalam Richard 1996: 156).

Kekhawatiran tentang maraknya kekerasan simbolik di berbagai media seperti game, film dan berbagai produk citraan lainnya sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga menjadi perhatian bahkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Inggris. Market Fokus: Toys (edisi Feruari 1995) menuliskan: “if there is one issue confronting toymakers and entertainment producers right now,it is the level of violence that children are exposed to in the course of their daily lives and what role they play in promoting that.” Menyusul artikel tersebut, maka para politisi Washington mempertimbangkan adanya peraturan yang membatasi hiburan berbau kekerasan di televisi, video games, dan musik pop. Amerika Serikat dan Kanada bahkan telah memutuskan untuk mewajibkan adanya V-chip di dalam semua pesawat televisi yang memungkinkan penyaringan terhadap berbagai bentuk tawaran tontonan kekerasan. Kebijakan yang demikian juga telah menjadi pertimbangan dalam Parlemen Eropa (Goldstein, 1998: xiii).

Kesadaran negara-negara besar khususnya Amerika Serikat untuk mengantitipasi bahaya maraknya tampilan kekerasan dalam berbagai citraan media itu tampaknya sudah terlambat, karena sesungguhnya sampai sekarangpun Amerika Serikat masih menjadi negara pengekspor tontonan yang sarat dengan kekerasan. Persoalan kekerasan di media (TV, film) ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan persoalan kemasan dan pemasaran industri berskala global. Tingginya muatan berbau kekerasan yang melekat dalam produk televisi maupun film ini adalah konsekuensi dari tuntunan pemasaran yang harus bisa menembus pasar dunia tanpa mempedulikan kultur atau bahasa dimana produk itu dipasarkan. Mengenai ini lebih detil Gerbner menuliskan:” They are forced into video and foreign sales to make profit. Therefore, they need a dramatic ingridient that requires no translation, ‘speak action’ in any language, and fits any culture. That ingredient is violence “(1998: 142)

Sementara kita melihat di belahan dunia lain sudah mulai menciptakan mekanisme kontrol guna memerangi berbagai tontonan berbau kekerasan; di negara kita cerita seputar itu malah lebih seru lagi. Jangankan menciptakan mekanisme kontrol, hingga sekarang pun di televisi masih bersliweran tayangan yang tidak saja bernuansa kekerasan tetapi juga lema-lema ideologis mistisisme, militerisme, seksisme, dan teknokratisme , yang di dalamnya dieksplorasi perasaan alienasi dan ketidakberdayaan manusia (powerlessness), sebuah dunia yang penuh permusuhan, kebencian, persaingan, dan kecabulan.

Dalam kaitan ini perlu ditambahkan bahwa kekerasan simbolik dalam fenomena perfileman di Indonesia juga diwarnai dengan nuansa kekerasan gender. Demikian dalam kajian Krishna Shen :“the majority of the genres of Indonesian films are, by definition, ‘about men and what the films define as men’s sphere of action’, and while every film has some female characters, they are ‘only in subsidiary roles so that women’s images and actions have a small and/or unimportant function in the narrative’(dalam Clark, 2004:1).

Selain itu, kekerasan simbolik bernuansa gender bahkan  juga ditemukan dalam tayangan film kartun (buatan Jepang) yang notabene ditonton oleh kalangan anak-anak (di Indonesia). Sebagaimana diteliti oleh Sunarto (2007) dalam desertasinya berjudul “Kekerasan Televisi Terhadap Wanita”. Selain kekerasan seksual,kekerasan personal lain yang ditemukan dalam tayangan seperti Crayon Shinchan adalah kekerasan psikologis dan fungsional yang dilakukan tokoh pria terhadap tokoh wanita.

Salah satu temuan Sunarto dalam penelitian di atas, bahwa dalam kasus penayangan film animasi anak-anak asing, praktek institusional industri televisi nasional yang menjadi situs pengamatan dalam penelitian tersebut ternyata belum mampu memberdayakan (constraining) struktur gender agen wanita pengelola program untuk memproduksi nilai-nilai egalitarian dalam relasi gender tokoh-tokoh yang ada tanpa harus menunjukkan perilaku diskriminatif dan represif terhadap keberadaan tokoh wanitanya. Sistem kapitalisme global dalam proses pemerolehan program anak-anak menjadi faktor penentu minimalisasi struktur gender agen wanita itu.

Semuanya itu, sekali lagi, adalah bentuk ‘kekerasan simbolik’, karena di dalamnya ada unsur ‘pemaksaan dan kekerasan terhadap keyakinan orang lain’, terhadap ‘ruang-ruang pribadi’ orang lain. Dunia media yang bermuatan makna-makna agresivitas tersebut itu hanya akan semakin mendorong kecerdasan destruktif (destructiv intelligence),yang menjauhkan bangsa ini dari kecerdasan merasakan, berempati, dan bersosial

Daftar Pustaka

Clark, Marshall. Men, masculinities and symbolic violence in recent Indonesian cinema. Dalam http://www.questia.com/library/communication/media-studies/media-violence.jsp. 01 FebruRI 2004. 16 November 2008.

Deleuze,Gilles & Parnet,Claire. Dialogue.  Athlone Press, 1987.

Fajlurrahman Jurdi. Kekerasan Simbol dalam Politik. Dalam

http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=76989.10 Oct 2008. 19 November 2008.

Francis F.Hutchinson, Beyond Violent Futures in Children’s Media”, dalam Richard A. Slaughter, New Thinking For a New Millenium, Routledge, 1996, hal.156.

Gerbner, George. “Stories of Violence and The Public Interest”.  Dalam Brants, Kees et.all. (ed)  The Media in Question Populer cultures and Public Interest . London: Sage Publication, 1998: 135-146.

Goldstein, Jeffrey (ed.). Why We Watch: The Attractions of Violent Entertainment. New York: Oxford University Press, 1998. Page Number: xiii.

John B. Thompson, Studies in the Theory of Ideology, Polity Press, 1984, him. 42.

Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press, 1990

Bourdieu, P. (1977) Outline of a Theory of Practice. Cambridge, UK: University of Cambridge Press.

Piliang,Yasraf Amir. Sebuah Dunia Yang Menakutkan. Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagat Raya Chaos.bandung: Mizan, 2001.

Piliang, Yasraf Amir. ‘Horror-culture’: Kekerasan Fisik dan Kekerasan Simbolikdalam Konteks Budaya Indonesia.  Makalah disampaikan dalam acara Kongres Kebudayaan V 2003, dengan tema “Konsep, Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Indonesia”.  Panitia Kongres Kebudayaan V 2003, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, Bukittinggi: 20-23 Oktober 2003.

Sunarto. “Tuntunan Kekerasan dalam Tontonan Anak”. Dalam majalah Gatra Nomor 41 Beredar Kamis, 23 Agustus 2007.

 

~ oleh Tri Nugroho Adi pada 6 November 2011.

Satu Tanggapan to “Media, Kekerasan Simbolik dan Kekuasaan”

  1. makasih atas informasinya
    guna banget buat ngerjain tugas🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: