Sketsa Tatanan Simbolik Bahasa dan Politik di Media Massa: Suatu Tinjauan Etika

Pendahuluan

Bahasa dan Politik. Membicarakan dua kata ini bagaikan menyebut sekeping mata uang logam dengan membayangkan dua sisinya yang tak terpisahkan. Bahasa secara umum adalah sarana penyampaian informasi atau pesan. Sedangkan politik sebagai sebuah sistem secara luas dipahami sebagai “ system whose component interact with respect to power and authoritative resource allocation for the purpose of making decisions”( Meadow, 1980 : 4 ).

Bahasa dan politik memiliki keterpautan ketika kita mencoba mengaitkannya dengan jalinan hubungan fungsi. Para pegiat  politik acapkali memanfaatkan instrumen bahasa untuk kepentingan meraih kekuasaan. Bahasa lalu tidaklah semata netral difungsikan sebagai sarana penyampai informasi karena ia sarat dimuati oleh sebuah kepentingan.

Tulisan pendek sederhana ini nantinya akan mencoba membaca sketsa bahasa dan politik di media massa dengan sudut pandang etika. Beberapa contoh yang ditampilkan dalam ilustrasi hanyalah sebagian kecil sketsa fenomena bahasa dan politik sebagai sebuah dokumen sejarah yang sudah terlansir di media massa dan tentu saja telah memasuki wilayah publik. Dalam kaitan inilah penulis memandang perlu melihat sebuah realitas keseharian itu dengan kaca mata etika. Tujuannya sederhana, mencoba menerawang fenomena ruang publik kita dalam telaah etika sekaligus mencoba mengkritisinya. Sudah barang tentu, uraian ini tidak patut disebut penghakiman atas benar dan tidaknya fenomena di media massa karena mengukur sesuatu dengan kacamata subjektif terbatas penulis atas realitas yang demikian kompleks malah membuat telaah ini menjadi tidak etis.

Bahasa : Mengapa dipersoalkan?

Bahasa, sejatinya dan semestinya adalah sekedar sarana atau media komunikasi antar-makhluk manusia, atau bahkan antar-binatang  belaka. Itulah sebabnya, orang akan meyakini bahwa semua makhuk hidup sesungguhnya punya  kemampuan belajar bahasa.

Persoalannya, jika memang benar bahwa bahasa hanyalah sekedar alat komunikasi, maka ia juga harus netral dan jauh dari watak yang — misalnya — menindas kemanusiaan. Asumsi bahwa bahasa adalah media komunikasi yang berwatak netral akan membawa implikasi pada tumbuhnya sikap, bahwa bahasa adalah area yang damai dan harmoni, sehingga bahasa tidak perlu digugat maupun dicurigai. Apalagi kemudian digali untuk dilihat kemungkinan tersembunyi dalam bahasa, yang akan mengakibatkan bencana ketidakadilan sosial dan bencana lain yang akan merendahkan martabat kemanusiaan  ( Fakih, 2002 )

Namun sebaliknya, bahasa ternyata telah menjadi alat kekuasaan. Bahasa tidak bisa lagi dilihat sekedar sebagai media komunikasi yang netral dan bebas nilai. Bagi rezim penguasa politik, bahasa adalah identik dengan sarana penguatan dan  pelanggengan kekuasaan. Bagi rezim penguasa ekonomi dan modal, mereka tak segan-segan mengeluarkan banyak  biaya untuk merekayasa bahasa demi meluluskan berbagai  kepentingan, mulai dari penjinakan ideologi sampai  dengan  melariskan dagangan.

Bahasa ternyata senantiasa menjadi sarana yang menarik untuk diperebutkan. Hal ini mengingatkan kita pada konsep hegemoni dari Gramsci, yang menyebut bahwa bahasa bisa menjadi sarana mekanisme hegemoni yakni ketika golongan masyarakat yang tertindas dan tereksploitasi secara sukarela mengabdi kepada penindasnya.

Mengaitkan antara bahasa dan kekuasan juga akan mengingatkan kita pada pemikiran Michel Foucalt tentang discourse dan kekuasaan (dalam Fakih 2002). Menurutnya, dalam bahasa sesungguhnya terkandung kekuasaan. Pikiran Foucalt inilah yang menginspirasikan salah satu perkembangan teori dalam postmodern sociology yang mencoba menganalisis masyarakat dalam konteks power relation ( relasi kekuasaan ) yang terekspresikan lewat bahasa. Relasi kekuasaan teranyam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari termasuk yang tersembunyi dalam bahasa. Lihat saja relasi dalam bahasa dan kekuasaan, antara para birokrat penguasa terhadap rakyat miskin kota ketika terjadi penggusuran pedagang kaki lima yang sering dijuluki sebagai tidak tertib yang oleh karenanya harus didisiplinkan,direlokasi dan dibina.

Bahasa dalam Komunikasi Politik

Doris A. Graber seorang pakar komunikasi politik yang khususnya menekuni Political Linguistics mengatakan bahwa “ Politics is largely a word game”(dalam Nimmo,1981). Ungkapan Graber ini akan memperjelas keterkaitan antara bahasa dan politik sebagaimana disinggung di depan.Tak hanya itu, pernyataan ini secara tragis menggambarkan dunia politik yang angker itu rupanya hanyalah sekedar permainan bahasa!.

Bahwa politik secara umum ternyata tak lebih dari sekedar permainan bahasa sesungguhnya adalah kenyataan satiris dari substansi sejati bahasa dalam komunikasi politik yang sesungguhnya bisa didayagunakan secara luhur. Bahasa dalam komunikasi politik bila dilihat dari kekuatannya dalam menebarkan informasi ke wilayah publik setidaknya mengemban fungsi sebagai sarana penyampai Informasi Eksplisit, yaitu ketika bahasa dipakai untuk menjelaskan keadaan kebijakan dan aturan yang dimainkan oleh berbagai aktor politik. Bentuknya bisa berupa laporan berkala resmi dan tidak resmi yang disampaikan kepada publik sebagai bagian pertanggungjawabannya. Bahasa juga bisa dijadikan sarana ampuh penyampai pesan yang sifatnya Konotasi , karena toh  pada saat tertentu, makna yang muncul mungkin tidak terlihat dari penggunaan kata-kata itu sendiri. Kata-kata dengan demikian juga memuat konotasi-konotasi yakni makna khusus yang mendefinisikan hubungan maupun proses. Pada kenyataannya, dalam konteks inilah seringkali digunakan manipulasi persepsi dengan menggunakan eufimisme ( konotasi yang diperhalus sesuai dengan yang diinginkan si aktor penutur bahasa). Bahasa selanjutnya juga berkaitan dengan fungsi Inferensi, yakni ketika bahasa dimanfaakan untuk  menyajikan pesan-peran verbal merupakan material mentah yang dapat digunakan untuk inferensi dengan menghubungkan antara beberapa kemungkinan permasalahan, maupun menangkap makna-makna yang tidak diinginkan maupun tidak diekspresikan.Yang terakhir bahasa dalam area komunikasi politik adalah sarana jitu perantara makna-makna simbolik, karena  kata-kata merupakan bentuk murni dari simbol. Pesan yang muncul di media massa dapat membawakan informasi berbagai substansi simbolik karakter budaya, kecakapan, kepiawaian, kepatutan dst. dari si  aktor politik tertentu.

Bahasa dan Politik  : Sudut Pandang Etika

Etika adalah standar-standar moral yang mengatur perilaku kita : bagaimana kita bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak ( Verderber dalam Mulyana, 1996 ). Etika pada dasarnya merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggungjawab, antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu. Ia berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak, yang berguna atau tidak berguna, dan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Beberapa filosof membedakan antara etika dan moral sebagai konsep. Etika dinyatakan sebagai kajian umum dan sistematik tentang apa yang seharusnya menjadi prinsip benar dan salah dalam perilaku manusia. Sementara moral ( atau moralitas) adalah standar benar dan salah yang praktis, spesifik, disepakai bersama dan dialihkan secara kultural ( Johannesen,  1996 )

Sudut pandang etika dalam melihat bahasa dan politik dalam bahasan ini berarti mengaitkan antara fungsi bahasa bagi aktor politik dalam memainkan peran politiknya. Di sini, sorotan etika terhadap fenomena bahasa dan politik berarti bagaimana aktor tersebut menggunakan segenap pilihan-pilihan bahasa di dalam melaksanakan aktivitas politiknya. Bahasa dalam politik bisa beragam. Ia bisa berupa verbal ( kata-kata ) dan nonverbal seperti ekspresi muka, isyarat tangan, intonasi, bahkan juga ketika diam.

Isu-isu etika secara umum memang akan memiliki daya tarik ketika manusia yang berperilaku ( komunikasi ) itu memungkinkan menimbulkan dampak yang cukup berarti pada orang lain, ketika perilaku itu tersebut melibatkan pilihan sadar tentang cara dan tujuan dan ketika perilaku tersebut dapat dinilai melalui standar-standar benar dan salah. Di sini, saya melihat bahwa perilaku elite politik dalam berkomunikasi ( dan tentunya dalam menggunakan bahasa) atau bahkan perilaku masyarakat awan dalam mengekspresikan aspirasi politiknya adalah perilaku aktor-aktor yang memiliki kemungkinan munculnya dampak berarti bagi orang banyak.

Richard M Weaver dan Kenneth Burke, dua ahli retorika kontemporer, sama-sama berkeyakinan bahwa hingga tingkat tertentu, seluruh penggunaan bahasa yang di sengaja antarmanusia bersifat “sermonik”. Mereka berpendapat dalam penggunaan bahasa ( kata-kata yang kita pilih ) dengan sendirinya mengekspresikan pilihan, sikap, kecenderungan, disposisi, dan evaluasi sang komunikator. Masih menurut Burke dan Weaver, seluruh penggunaan bahasa oleh manusia pasti melibatkan masalah tanggung jawab etis (Johannesen, 1996 ).

Prinsip-prisip etika yang bisa diterapkan dalam konteks komunikasi politik tentulah amat banyak. Namun yang paling menonjol dan biasanya menjadi pintu masuk pendekatan etika dalan situasi ini adalah dimensi kebebasan dan tanggung jawab dalam perilaku komunikasi politik. Thomas Szasz ( 1977, dalam Johannesen 1996 ) dengan tepat menguraikan keterkaitan dan keterjalinan sifat dasar kebebasan dan tanggungjawab:

Karakteristik moral utama kondisi manusia adalah pengalaman ganda dari kebebasan berkehendak dan tanggung jawab pribadi. Karena keduanya merupakan dua aspek dari fenomena yang sama, kebebesan dan tanggung jawab mengandung perbandingan dengan peribahasa “ pedang bermata dua”. Salah satu sisinya menimbulkan banyak pilihan : kita menyebutnya kebebasan. Sisi lainnya mengandung kewajiban : kita menyebutnya tanggung jawab. Orang menyukai kebebasan karena  ia memberi mereka kekuasaan atas benda-benda dan orang-orang. Mereka membenci tanggung jawab karena ia menghalangi mereka dari pemuasan keinginan mereka. Itulah sebabnya salah satu hal yang menjadi ciri sejarah adalah upaya manusia yang tanpa henti untuk meningkatkan kebebasan dan mengurangi tanggung jawab. Tetapi tidak berarti, setiap peningkatan dalam kebebasan mansua…. membawa peningkatan tanggung jawab yang setara. Setiap kegembiraan melakukan kekuaasaan untuk melakukan kebaikan segera dinapikan oleh rasa bersalah karena telah menggunakan kekuasaan tersebut untuk melakukan kejahatan.

Titik potong antara kebebasan komunikasi  dan isu-isu yang berakar pada etika diselidiki pula oleh John Phelan ( 1980 ) dalam Disenchantment : Meaning nad Morality.  Menurut Phelan, filsafat kepentingan umum melekat dalam nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan dan pemerintahan demokratis dan nilai-nilai media massa tentang keanekaragaman, regionalisme, akses, dan mutu yang tinggi. Dengan mengambil analogi linguistik tentang “struktur-struktur mendalam “ yang mendasari seluruh penggunaan bahasa manusia, tujuan Phelan adalah “ sebuah pengertian tentang benar salah yang diinternalisasikan, dirasakan secara alamiah dipertahankan secara budaya untuk mengalahkan oportunisme individual “.

Sebagai komunikator, tanggung jawab etis dapat tumbuh dari sebuah status atau posisi yang telah diperoleh atau telah disepakati, lewat komitmen ( janji, sumpah, persetujuan ) yang telah dibuat. Tanggung jawab mencakup unsur pemenuhan tugas dan kewajiban, dapat dipertanggungjawabkan pada setiap individu dan kelompok lain, juga dapat dipertanggunjawabkan ketika dinilai menurut standar yang disepakati dan dapat dipertanggungjwabkan menurut hati nurani kita sendiri. Unsur penting dari komunikasi yang bertanggungjawab adalah penggunaan penilaian yang dipikirkan secara matang dan mendalam. Yakni, komunikator yang bertanggung jawab akan menganalisis setiap tuntutan dengan hati-hati, memperhatikan setiap akibat yang mungkin dan secara sadar menimbang nilai-nilai yang relevan. Artinya, seorang komunikator yang bertanggungjawab adalah komunikator yang dapat menjawab. Dia menggunakan kemampuan untuk menanggapi ( bersifat tanggap ) setiap kebutuhan komunikasi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang peka, cermat dan tepat.

Mengenai tanggung jawab terhadap sesuatu yang kita katakan juga merupakan tanggung jawab terhadap integritas bahasa dapat kita simak dari ungkapan Dag Hammarskjold (1964 , dalam Johannesen 1996 ) mantan sekjend PBB berikut ini:

Respek terhadap kata — menggunakannya dengan perhatian yang cermat dan kecintaan pada kebenaran dengan sepenuh hati dan tidak bernoda  — adalah  penting jika kita menginginkan pertumbuhan masyarakat atau umat manusia.

Menyalahgunakan kata berarti memperlihatkan penghinaan terhadap manusia. Itu meruntuhkan jembatan dan meracuni sumber air. Itu menyebabkan manusia terjerembab jatuh dari jalan  evolusianya.

Beberapa Sketsa di media massa :

Bahasa, ungkapan metaforis dan kegagapan simbolik ( Sketsa I )

Saya mulai dengan lembaran arsip berita yang sudah sekian lama tersimpan dalam lipatan kliping koran.Tanggalnya persis saya lupa tetapi yang jelas kisahnya terjadi ketika dalam sebuah upacara peringatan hari pendidikan di tahun 2005 terdapatlah seorang tokoh pendidikan bergelar profesor yang mengumandangkan sebait puisi cantik berisi satire tentang betapa menyedihkannya dunia pendidikan –– dalam hal ini adalah dunianya para guru pendidik generasi bangsa.

Puisi itu menurut saya puisi bagus karena susunan liriknya menawan dengan permainan bahasa metaforik dan tentu simbolik. Bagi yang berpikiran dan berhati jernih dan berbudi luhur, dan orang yang demikian salah satu cerminannya menurut saya adalah kemampuannya mencerna sesuatu yang bermakna dalam bingkai yang halus kata-kata puisi serba simbolik itu misalnya, betapapun benarnya kritikan dan menyakitkannya fakta yang tersaji lewat puisi itu maka tanggapan yang harus diberikan atasnya juga harus berangkat dari pembongkar kode simbolik juga. Namun sungguh patut disayangkan! Yang terhormat bapak wakil presiden kita tidak menggunakan pembuka kode simbolik untuk memaknai dan sekaligus memahami pesan laten yang sesungguhnya mau diusung lewat puisi itu.Inilah ikonik tragedi bangsa ini ketika bahasa rakyat tak pernah nyambung dengan bahasa pejabat. Ketika bahasa metaforik penuh makna simbolik ditangkap dengan bahasa birokrat yang serba kering bahkan hampir kehilangan makna karena terbalut formalitas belaka!

Apa yang sesungguhnya terjadi di sini adalah soal ketidaksesuaian antara penghantaran makna dengan menggunakan bahasa metaforik sebagai simbol interaksi dan resepsi penanggap yang menggunakan pembongkar kode beda level atau tatanan. Menurut Barthes (dalam Fiske, 1990), ada dua tatanan pertandaan( order of signification). Pertama, denotasi antara tanda dengan referennya dalam realitas eksternal. Kedua, konotasi yang menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya.

Mungkin dalam “tragedi” tadi ada yang usil bertanya mengapa pula harus menggunakan puisi kalau memang hendak unjuk rasa? Jawabannya, mengapa tidak? Itu adalah pilihan. Dan justru karena kemudian dipilih bahasa puisi yang tidak lugas maka tentu ada sesuatu yang telah berproses. Bisa jadi karena rupanya bangsa ini sudah terlalu sering mempermainkan bahasa untuk menyembunyikan fakta. Atau bapak tokoh pendidikan itu sebenarnya adalah penanda eksistensi anak bangsa yang lelah ketika ceritanya tentang sebuah keprihatinan tak pernah mendapat tanggapan semestinya. Keprihatinan yang tak kunjung usai itu bisa jadi mengendap dalam proses MIND-nya Pak Guru Profesor itu. Dalam teori interaksi simbolik menyebutkan MIND merupakan proses dan senantiasa berkaitan dengan upaya pencarian alternatif dalam sebuah action. Di sini alternatif itu adalah bahasa simbolik itu tadi. Sayangnya, action beliau lalu justru menjadi catatan menyedihkan betapa para petinggi kita harus lebih banyak belajar bahasa simbolik agar bisa lebih arif dan nyambung dengan suara rakyat yang kadang memang semakin lirih hampir tak terdengar.

Melalui sketsa pertama ini kita bisa belajar bahwa dalam komunikasi politik, perilaku bahasa simbolik para aktor politik kita agaknya memprihatinkan. Nuansa rasa (bahasa jawa) tidak melekat dalam bahasa karena rupanya dalam menggunakan ( dalam hal ini menafsirkan ) praktek bahasa tidak dibarengi dengan empati. Bahasa lalu menjadi demikian kering karena  tidak bisa menghantarkan rasa. Bahasa telah  kehilangan fungsi menjadi penghubung antara dunia pejabat dengan dunianya rakyat yang semestinya tak perlu terjadi dalam sebuah sistem politik yang sehat.

Pesta Unjuk Rasa Selubung Kekerasan Simbolik ( Sketsa II )

Siapakah bangsa yang rakyatnya ( meski sebagian ) begitu gemar membakar bendera bangsa lain? Saya khawatir jangan-jangan jawabnya adalah bangsa kita. Contohnya, tak sukar kita dapatkan. Baru beberapa bulan lalu media disibukkan dengan penyajian story betapa kehadiran Bush disambut dengan meriah dengan pesta unjuk rasa penolakan dan atau ada juga yang pesta penyambutan betulan. Kreativitas bangsa kita luar biasa, mulai dari membuat patung atau topeng Bush ( disini Bush adalah ikon yang metonimik mewakili AS) yang tentu saja lalu dirusak dan dibakar sampai yang menggunakan arakan teatrikal memadati jalan-jalan. Yang klasik tak kalah unik, apalagi kalau  bukan membakar bendera AS!Yang super unik adalah hadirnya tukang-tukang santet yang sesumbar bisa membuat Bush kelimpungan ketika memasuki kebun Raya Bogor, tempat dimana semula akan dijadikan point pendaratan.

Orang-orang yang mau menerima Bush tentu saja ekspresinya lebih nyaman. Tapi juga tak luput juga dari kelucuan, karena salah seorang diantaranya juga main penangkal santet guna melawan tukang santet yang menolak tadi. Luar biasa hebat permainan bahasa  bangsa ini ketika diminta untuk berkespresi. Lagi-lagi itulah semua bentuk ekspresi simbolik yang sebenarnya mengandung nuansa aneh. Karena simbol yang dipakai tidak lagi dalam tataran dimensi natural tetapi juga supranatural. Perbendaharaan kata baru dalam pelajaran komunikasi internasional!!!

Selain itu, segala rupa bentuk unjuk rasa yang diwarnai dengan pembakaran bendera bangsa lain ( utamanya ) sebenarnya sudah menginjak pada tataran kekerasan simbolik. Memang, kalau kita merunut dalam sisi gelap kognitif si pengunjuk rasa, tindakan itu lahir karena dorongan kekesalan yang luar biasa atas sikap negeri Paman Sam yang sering kelewat merasa diri sebagai pengatur tunggal planet ini. Di sini penulis tak perlu pusing mengambil sikap memihak siapa. Yang jelas, dalam kasus ini ketika bendera sebagai simbol sebuah negeri demikian mudahnya dibakar berarti ada sesuatu yang serius sebenarnya mesti diluruskan. Bendera adalah lambang negara yang menurut undang-undang mesti dihormati. Bendera tak semata-mata hadir mewakili negeri tertentu tetapi juga hadir dengan kolektivitas regulatif tertentu. Ada makna tentang benar salah  dan nuansa hukum yang rupanya begitu mudah diabaikan.

Contoh pengabaian seperti itu juga tak sukar kita cari lagi. Tengok saja arsip berita pilkada di beberapa tempat yang sarat dengan pengrusakan atribut partai atau pengrusakan gedung perlambang institusi yang mesti dihormati. Analisis kita di sini tak perlu jauh-jauh kalau soal itu, cukuplah digaris bawahi bahwa kekerasan simbolik (membakar bendera, atribut, gedung) rupanya berkaitan dengan memudarnya kepatuhan pada norma- hukum – sosial.

Dari sini tentunya patut timbul kekhawatiran baru bahwa kepekaan bangsa ini( walau sinyal-sinyalnya kasuistik) terhadap nuansa bahasa simbolik yang halus sebagai wadah budi pekerti sudah mulai luntur. Pantas saja misalnya begitu mudahnya kekecewaan berbuntut pada penghancuran. Sketsa ini juga mengingatkan kita betapa etika  berekspresi komunikasi politik masyarakat kita masih sangat memprihatinkan.

Pemindahan  PKL di Kawasan Tugu Perjuangan Banjarsari : Potret Kearifan Penataan Kota dalam Kacamata Interaksi Simbolik ( Sketsa III )

Dibandingkan dengan cerita semacam seputar penggusuran PKL di wilayah lain di kota-kota Indonesia, atau bahasa eufimismenya penertiban PKL, maka cerita yang terjadi di Banjarsari adalah prestasi unik yang perlu diapresiasi. Starting point-nya bagus dengan membuka dialog antara aparat pemkot dengan paguyuban PKL. Di sini kita bisa melihat proses penyamaan persepsi atas tujuan pemindahan. Di sini kita bisa memaknai rembugan itu sebagai mempersamakan bahasa. Bahasa lalu menjadi perantara simbolik yang luar biasa perkasa utamanya ketika menyangkut soal krusialnya wong cilik.

Dengan diajak rembugan maka proses komunikasi politik berbahasa interaksi simbolik antara penggede dengan wong cilik dimulai. Di sini, lagi-lagi setting-nya bagus. Karena mereka adalah wong cilik yang juga wong Jawa. Dalam kultur Jawa wong sing diuwongke itu berarti juga dianggap sederajad. Atau dalam konsteks ini para PKL yang mempersepsi diri sebagai andhahan ( wong cilik/bawahan ) malah dipangku. Artinya dihormati. Sekali lagi dalam kultur Jawa, orang yang dipagku bakale mati alias tak berkutik alias manut.

Proses pun berlangsung lagi. Kali ini bahasa itu ditandakan dalam berbagai penanda lain: Spanduk. Isinya semacam pengakuan terimakasih orang kecil ( PKL) bahwa nasibnya diperhatikan oleh pemerintah kota. Spanduk itu terpasang selama beberapa minggu menjelang hari H pemindahan. Kita bisa menamai itulah salah satu simbol interaksi yang disepakati.Artinya persoalan makna sudah beres ternegosiasi.

Langkah selanjutnya adalah menggelar serangkaian ritual yang kemudian menandai proses pemindahan PKL. Lagi –lagi strategi yang dilakukan pemkot jitu juga. Pemindahan PKL dibingkai menjadi semacam ritual arak-arakan alias pawai. Berbagai komponen kota dilibatkan. Yang sangat menarik adalah dilibatkannya pihak kraton Surakarta sebagai bagian dalam peristiwa tersebut. Atributpun di gelar. Para PKL ‘memang’ hanya mengenakan surjan lurik coklat beriket kepala, sebuah simbol pakaian Jawa bagi orang cilik. Tapi, karena mereka menjadi bagian dari moment yang elok dan ‘beradab’ maka tidak menjadi soal bagi PKL hanya kebagian peran sebagai aktor pelaku wong cilik. Bisa jadi yang terjadi justru adalah kebanggaan karena diberi kesempatan menjadi subjek dan bukan objek. Jalan yang dilalui arak-arakan ini ditandai, lagi-lagi dengan penanda spanduk  berisi ungkapan mempersilakan bagi PKL untuk berangkat dengan cara terhormat, bukan diusir tapi ditata, bukan disingkirkan tapi diberi tempat. Kata-kata dalam bahasa Jawa spanduk itu sungguh mengesankan “ Sumangga kita sami bidhal sesarengan nilaraken Banjarsari tumuju dhateng panggenan enggal Semanggi”

Dari sini kita bisa melihat betapa kearifan pejabat bisa diciptakan dengan pendekatan interaksi simbolik. Dengan kata lain, pejabat telah memilih memanfaatkan bahasa simbolik berbasis kultural tertentu dalam menjalankan komunikasi politiknya. Sayangnya, belum semua pemerintah/pemkot memiliki kepekaan simbolik dalam berkomunikasi politik ketika berbicara dengan rakyatnya.

Di Antara Gelora Banjir dan Komentar Pak Menko ( Sketsa IV )

Sketsa yang terakhir ini saya catat terjadi kira-kira lima bulan lampau. Persisnya ketika untuk kesekian kalinya bangsa ini dilanda bencana banjir. Khususnya ketika banjir itu melanda kawasan Ibukota Jakarta lambang megapolitan yang amat dibanggakan itu. Di media massa kisah bencana itu diframe  sebagai peristiwa alam yang terjadi secara siklus, lima tahunan. Tapi di lain hal, bencana itu juga merupakan bukti nyata betapa pemerintah DKI memang belum mampu mengatasi persoalan mendasar seputar banjir yang selalu membelit masyarakatnya.

Namun, fokus catatan ini tidak pada sudah berhasil tidaknya pemerintah DKI membayar hutang janjinya, khususnya janji Pak Gubernur untuk mengatasi persoalan klasik banjir; di sini  saya lebih  tertarik pada komentar pejabat tinggi tepatnya komentar Pak Menko Kesejahteraan Rakyat yang dengan dingin mengatakan agar peristiwa banjir ini tidak dibesar-besarkan. Janganlah media memberitakan bencana banjir ini seolah Jakarta mau kiamat!!!

Kontan saja, sebagian besar orang yang mendengar komentar itu akan membalas dengan komentar betapa pejabat tinggi – lagi-lagi – tidak memiliki kepekaan untuk menangkap persoalan nyata yang dihadapi rakyat. Alih-alih memberi solusi taktis mengemukakan komentar saja tidak  tepat.

Komentar pejabat, lebih-lebih bila itu dikemuakakan di depan corong media sesungguhnya adalah representasi kebijakan terhadap publik yang masih dalam tatanan simbol. Bahasa yang dipakai pejabat adalah tatanan simbolik di mana di dalamnya politik sedang dimainkan. Alangkah menyedihkannya kalau, bahasa yang dipakai pejabat sama sekali tindak mencerminkan kemampuannya dalam membaca situasi riil. Kegagalan dalam soal ini berarti sudah jelas proses input dalam politik sebagai sistem itu juga tidak beres. Inilah salah satu kelemahan mendasar dalam perilaku komunikasi elite kita yang tidak menempatkan diri sebagai pemimpin yang berlaku empati terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Kesimpulan

Terlalu sedikit bila dalam tulisan ini hanya menampilkan beberapa sketsa fenomena penggunaan bahasa dan perilaku elit politik bangsa ini, namun dari sekelumit contoh kasus di atas bisa disimpulkan bahwa bahasa memiliki peran yang amat strategis dalam proses komunikasi politik. Beberapa contoh kita menangkap kegagalan sebagian elit kita yang belum bisa menjalankan bahasa komunikasi politiknya dengan etis. Kemampuan berempati, konsistensi antara bahasa ungkapan dan peran serta tanggungjawab politiknya yang harus senantiasa bisa memberi jawab atas kebutuhan publik ternyata juga masih menyedihkan. Namun ada juga potret keberhasilan elit politik lokal yang dengan pendekaran kultural berbahasa simbolik mencoba menjalankan fungsi sebagai  penguasa yang juga mengayomi.

Bahasa dan politik. Dua kata ini memang sungguh sangat berkaitan dan menjadi perlu bagi siapa saja yang mendapat kesempatan untuk menjalankan fungsi politiknya untuk memparkaya kecakapannya di dalam berbahasa, karena seluruh penggunaan bahasa oleh manusia—termasuk politikus —  pasti melibatkan masalah tanggung jawab etis.

Catatan : Artikel dibuat pada akhir tahun 2006. Beberapa ilustrasi terambil dari media massa /situasi nyata mungkin sudah terkesan out of date

Daftar Pustaka

Deddy Mulyana. ( 1996 ). Pengantar – Etika Komunikasi : Konstruksi Manusia Yang Terikat Budaya  dalam Richard L. Johannesen. Etika Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Fiske, John. ( 1990). Introduction to Communication Studies. 2nd  edition. London : Routledge

Johannesen, Richrad. L. ( 1996 ) Etika Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mansour Fakih. (2002). Catatan Pengantar Bahasa Sebagai Media Informasi, dalam Arwan Tuti Artha. Bahasa dalam Wacana Demokrasi dan Pers.  Yogyakarta : AK Gorup.

Meadow, Robert G.( 1980). Politics as Communication. Newwood, NJ : Ablex Publishing.

Nimmo, Dan D. dan Keith Sanders ( eds).(1981). Handbook of Political Communication. London: Sage Publication]

 

Phelan, John M. ( 1980 ). Disenchanment: Meaning and Morality in the Media. New York: Hasting House.

 

~ oleh Tri Nugroho Adi pada 22 Oktober 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: