GERAKAN FEMINISME DAN PERAN KOMUNIKASI

 

I

Feminisme: Lintas Sejarah

 

Feminisme adalah cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai manusia. Mereka mencoba menjawab persoalan-persoalan  perempuan yang tidak bisa dijawab oleh pemikir sosial pada saat itu.

Sebagai kajian teoritis, kata “feminisme” bisa diartikan sebagai studi yang memusatkan pada perempuan dalam hal :pertama, sebagai “objek” penelitian, di mana situasi dan pengalaman perempuan di dalam masyarakat menjadi titik awal dari penelitian itu sendiri; kedua,menempatkan perempuan sebagai “subjek” di dalam proses penelitian, artinya mencoba melihat dunia menurut kacamata perempuan; ketiga, teori feminis yang sifatnya kritis dan membela perempuan di dalam upaya menciptakan dunia yang lebih baik bagi perempuan ( Lengermann & Brantley, dalam Ritzer, 1992: 308 ).

Sebagai filsafat dan gerakan ( Sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme), perkembangan feminisme dapat dilacak dalam sejarah kelahirannya dengan bangkitnya era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middleburgh, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai universal sisterhood.

Kata “feminisme” dikreasikan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan center Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, the Subjection of Women ( 1869 ).

Pada awalnya gerakan ini memang diperlukan pada masa itu, di mana ada masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara umum kaum perempuan ( feminim) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki ( maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarkhi sifatnya. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan dan lebih-lebih politik hak-hak kaum ini biasanya memang lebih inferior ketimbang apa yang dinikmati oleh laki-laki, apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki di depan, di luar rumah dan  kaum perempuan di rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang gemanya melanda Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Perjalanan sejarahnya feminisme diwarnai oleh berbagai aliran. Feminisme liberal adalah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebsan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia, demikian menurut mereka, punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan.Jaggar ( dalam Steeves,1987:100 )menggambarkan feminisme liberal sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip filsafat politik liberal.Tokoh aliran ini Naomi Wolf, menyebut feminisme ini sebagai “Feminisme Kekuatan “.

Tahun 1970-an, muncul aliran feminis radikal yang bertumpu pada persoalan seksualitas perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Aliran ini menawarkan ideologi “perjuangan separatis perempuan“. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan  adalah suatu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan isi adalah sesuai dengan namanya yang “radikal”.

Aliran feminis radikal bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh  kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme , seksisme), relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat – publik.  “The personal is political “ menjadi gagasan baru yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan.

Selanjutnya, kaum feminis sosialis. Feminisme aliran ini berangkat dari faham “ tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan “. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir pria atas harta dan pemilikan suami tas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan ssuatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami pemindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi aliran feminisme sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkhilah sumber penindasanitu. Agenda perjuangan untuk memeranginya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

Selain itu, muncullah feminis dunia ketiga, yakni munculnya penindasan dunia maju ke dunia ketiga, misalnya kasus alat kontrasepsi.

Terakhir, berkembang feminis multikultural yang menghargai nilai lokal namun dengan memegang nilai-nilai universal yang tidak menindas ( Makalah dalam Pelatihan Penelitian Feminis, Jakarta 2 – 4 September 2004 ).

II

Sketsa Fenomena Ketimpangan Gender di Beberapa Negara

dan di Indonesia

Perempuan di Malaysia, seperti dipaparkan oleh  Siti Mariah Mahmud dari Dewan Muslimat Partai Islam Malaysia ( PAS ), masih menghadapi diskriminasi, khususnya di bidang politik, meskipun di atas kertas tak ada peraturan yang melarang partisipasi perempuan dalam politik. Negeri itu memiliki menteri perempuan sejak kemerdekaan negeri itu. Perempuan Malaysia berpartisipasi secara aktif dalam politik. Namun, dalam kenyataannya, perempuan yang duduk di tingkat pengambilan keputusan hanya 10 persen, meskipun 50 persen anggota partai adalah perempuan. Mereka juga aktif berkampanye untuk partai.

Menurut Mariah, PAS juga dikritik karena melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Dulu, PAS menempatkan kandidat perempuan dalam pemilu. Lebih karena alasan poliyik, bukan agama, ujarnya. Akan tetapi, kemudian publik termasuk anggota PAS membuat keputusan sendiri yang mengharamkan perempuan sebagai kandidat politik dan menyatakan perempuan tak bisa menjadi pemimpin, kecuali memimpin perempuan( Kompas,Senin 8 Agustus 2005 ).

Sementara itu, Dr. Tahmina Rashid dari Universitas Dhaka, Pakistan, memaparkan mengenai politik tubuh perempuan di antara militer dan elite agama di Pakistan. Menurutnya, opresi terhadap perempuan tak hanya merupakan hasil dari pandangan opresif mengenai seksualitas yang didasarkan agama, melainkan kombinasi dari faktor-faktor sejarah, sosial politik, dan ekonomi. Beberapa praktik adat yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, seperti honor killing , rajam, pemotongan alat kelamin anak perempuan, tes keperawanan, tegas Tahmina, tidak ada dasarnya dalam Al Quran.

Di Afrika Selatan persoalan gender yang menonjol dikaitkan dengan posisi perempuan secara seksual yang disosialisaikan sebagai berada dibawah kuasa laki-laki. Dalam sebuah studi, ditemukan 30 % anak perempuan yang sudah berhubungan seksual, 30 % hubungan seksual pertama mereka terjadi dibawah pakasaan, 71 % di luar kehendak mereka, dan 11%  diperkosa (www.eldis.org/gender/dossiers/prevalencewomen.htm. )

Di Singapura persoalan gender yang mengemuka berkaitan dengan persepsi dan penghargaan terhadap perempuan dan kerja reproduksi.  Bersama dengan faktor rendahnya partisipasi laki-laki dalam kerja reproduksi di dalam rumah tangga, serta variabel lain seperti KB, peningkatan standar hidup, semakin tingginya pendidikan perempuan, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja; semuanya itu berkontribusi terhadap persoalan rendahnnya tingkat kesuburan di negara tersebut. Singapura adalah negara dengan tingkat kesuburan terendah di dunia. Pada tahun 2003 perempuan Singapura usia 15-44 tahun rata-rata memiliki 1,26 anak ( Biro Statistik Singapura ). Angka ini sangat rendah dibandingakn situasi tahun 1960-1965, pada saat perempuan Singapura rata-rata memiliki 4,9 anak sepanjang hidupnya ( World Research Institutes )( Kompas, Senin 24-5-2004).

Di Australia, sebuah stasiun TV membahas masalah rendahnya tingkat kesuburan dikaitkan dengan isu gender. Siaran tersebut antara lain menyoroti masalah “devaluasi” nilai keibuan dan kenyataan pekerjaan domestik pengasuhan anak  kalah pamor dibandingkan kerja di sektor publik (Kompas, Senin 24-5-2004).

Di Amerika, isu gender terkait dengan kesenjangan antara upah perempuan dengan upah laki-laki yang terus tumbuh melebar bersamaan dengan penetapan hukum-hukum anti-diskriminasi serta tekanan feminis terorganisasi. Pada tahun 80-an, upah yang dibayarkan kepada perempuan hanya 55% dari upah yang dibayarkan pada lelaki. Kesenjangan itu lebih lebar dibanding tahun 60-an meski Amerika telah punya hukum pengupahan federal yang berlaku disluruh negara bagian sejak tahun 1963.Sebagai perbandingan kesenjangan upah di negara-negara lain sebagai berikut: Astria 64,4 % ( 1975), Kanada 59 % ( 1971), Peraancis 66,6 % ( 1972),Swedia 86 % ( 1974 ) ( Ratner, 1978: 20-23 )

Robert Tsuchigane dan Norton Dodge (1974) melakukan kajian  dengan analisis statistikal mengenai deskriminasi terhadap perempuan pekerja di Amerika. Dalam bahasa sederhana dapat disimpulkan : perluasan ekonomi menyebabkan  makin banyak perempuan mendaftar ke pasar tenaga kerja, tekanan feminis menyebabkan  kesenjangan antara mayoritas perempuan yang berupah rendah dengan minoritas perempuan yang gajinya tinggi jadi nyaris sama lebar dengan kesenjangan serupa dengan laki-laki, yang pada waktu itu ( 1970-an) malah lebih kecil lagi dibanding sepuluh tahun sebelumnya.

Semyonov, ( 1980: 534-550 ) menguatkan tren di atas, dalam skala internasional, dengan memanfaatkan cukup banyak kepustakaan serta data dari 61 masyarakat di segala penjuru dunia. Integrasi lebih banyak perempuan ke bursa tanaga kerja secara konsisten menghasilkan kenaikan diskriminasi okupasional. Kesempatan bagi perempuan pekerja untuk mencapai status tinggi dan diupah tinggi di mana-mana merosot seiring dengan kenaikan jumlah perempuan yang terjun ke bursa tenaga kerja. Lagi pula beban ganda ( rumah tangga dan pekerjaabn di luar rumah) tampaknya malah makin berat saja.

Masih terkait dengan kesenjangan upah, di antara negara – negara terindustrialisasi, Jepang merupakan perkecualian: Pada tahun 1960, upah perempuan 43% dari upah lelaki; di tahun 1974, naik menjadi 54 %. Namun secara serempak upah meningkat dan diskriminasi sosial terhadap perempuan jadi makin akut  ( Tsurumi, 1977 : 25).

Di Indonesia secara umum fenomena persoalan gender memang banyak yang  menyangkut kejahatan seksual, walau demikian dewasa ini persoalan gender juga  memasuki wacana hukum, kebijakan ekonomi dan dunia kerja, politik dan demokrasi, kesehatan,  juga pendidikan.

Dilihat dari fenomena kejahatan /pelecehan seksual, kita temukan tiada  satu pun hari di mana tidak ada cerita tentang kekerasan seksual di media massa. Apakah itu perkosaan atau pelecehan kepada perempuan atau penggambaran perempuan lewat media massa yang melecehkan; semuanya itu dilakukan tanpa disadari dan diterima oleh masyarakat. Di Indonesia bahkan mungkin telah tumbuh “budaya memperkosa” sebagaimana dikemukakan oleh Gisella Tani Pratiwi (sumber:http://situs.kesrepro.info/gendervaw/sep/2004/gendervaw03.htm.)  Menurutnya, ada banyak faktor yang mempersulit upaya memerangi budaya ini. Pertama, kekerasan seksual telah dianggap sebagai sesuatu yang bersifat alamiah dalam diri manusia ( given ), sehingga bukan  merupakan  hal yang perlu dimintakan pertanggungjawabannya. Faktor kedua, korban berada di pihak yang lemah, bahkan mereka berada di pihak yang dipersalahkan. Ketiga, adalah bahwa hukum perkosaan merupakan hak kepemilikan, di mana perempuan sendiri tidak memiliki hak akan seksualitasnya sendiri ( atau mungkin akan hak lainnya), bahkan tidak menyadari bahwa hal itu merupakan bagian dari integritasnya.

Dalam perspektif hukum, kasus gender berdasarkan data penerimaan kasus LBH – APIK Jakarta pada semester pertama tahun 2002, Vony Reyneta SH menyatakan, terdapat 225 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan rincian 156 kasus datang langsung, 75 melalui telepon, dan 24 melalui surat elektronik atau surat pos. Dari 156 kasus keluarga  berdimensi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri , secara spesifik terdapat 37 kasus perceraian yang antara lain disebabkan masalah nafkah, poligami dan penganiayaan terhadap istri. Dari kasus-kasus ini hanya tujuh ( 7 ) kasus yang dilaporkan pihak kepolisian.

Data LBH-APIK juga menunjukkan naiknya jumlah perempuan pencari keadilan dari tahun ke tahun. Namun langkah perempuan mencari keadilan menghadapi tembok tebal nilai budaya ( dan agama ) mengenai posisi perempuan dalam perkawinan. Nilai ini masih dikukuhkan kuat oleh masyarakat dan perempuan korban kekerasan sendiri, antara lain dengan konsep tabu.

Selain penyebab nilai budaya yang masih menempatkan perempuan dalam posisi lemah, ternyata substansi hukum yang berlaku di Indonesia pun masih menggunakan bias gender dan tidak memperhitungkan pengalaman perempuan, belum responsifnya penegak hukum dan institusi hukum dan sosial lainnya.

Aktivis HAM dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Nursyahbani Katjasungkana memaparkan secara lebih detil bagaimana penegak hukum seringkali menempatkan korban sebagai  penyebab terjadinya kekerasan itu, antara lain dengan memfokuskan perhatian pada perilaku korban termasuk cara berpakaian dan berbicara( Kompas 28-10- 2002).

Dr. Musdah Mulia MA, APU dari Litbang Departemen Agama menyatakan, dalam khasanah hukum di Indonesia, tidak ada satu kebijakan pun yang memakai istilah kekerasaan  terhadap perempuan  atau kejahatan seksual, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), bahkan RUU KUHP sendiri, khususnya dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompiplasi Hukum Isalam ( KHI ). Ini menunjukkan isu kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual belum dianggap penting oleh para penegak hukum di Indonesia ( Kompas 28-10- 2002).

Sementara itu dilihat dari kebijakan ekonomi yang dibangun oleh negara ini ternyata juga menambah panjang penderitaan perempuan akibat peminggiran dalam sistem ekonomi. Menurut Kamala Chandrakirana, Sekjen Komnas Perempuan dalam laporan evaluasi empat tahun Komnas Perempuan di Jakarta ( Kompas 28-10-2002 ), selain persoalan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan, perempuan menghadapi persoalan berkaitan dengan proses feminisasi kemiskinan.

Menurut Kamala, proses feminisasi kemiskinan akan terus berlangsung akibat strategi kebijakan politik ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat. Pola kebijakan tersebut mengakibatkan perempuan kehilangan perkerjaan atau tidak mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi.  Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 50,2 % sedangkan laki-laki 86,5 % ( Susenas 2003 )

Dilihat dari struktur politik dan demokrasi, perempuan lagi-lagi masih menjadi golongan minoritas. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) pada empat periode terakhir ( 1992-1997, 1997-1999, 1999-2004,dan 2004-2009 ); masing-masing hanyamencapai 12 persen,11,2 persen, 8,8 persen dan 11,09 persen. Untuk DPRD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2004, keberadaan perempuan rata-rata tidak mencapai 10 persen ( Sekjen MPR 2004 ). Angka tersebut jauh dari yang diidealkan Pasal 65 Ayat ( ) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yakni 30 persen ( Kompas 11 – 4- 2005 ).

Adapun keterlibatan perempuan dalam birokrasi, dari 3.932.766 orang pegawai negeri sipil ( PNS ) di seluruh Indonesia, 1.478.719 ( 37,60 persen) adalah perempuan (BKN, 2000 ). Itu pun perempuan lebih  menduduki pos-pos yang kurang diminati laki-laki, misalnya guru TK, guru SD, dan paramedis.

Dalam dunia pendidikan, kondisi kesetaraan gender di sekolah-sekolah masih jauh dari yang diidealkan. Mary Astuti ( 2000 dalam ST.Kartono, Kompas 10 Februari 2003 )menunjuk para guru sebagai pendidik di sekolah kurang mempunyai pengalaman dalam menanamkan nilai-nilai baru dalam hubungan heteroseksual dalam pengasuhan anak di sekolah. Mereka masih memiliki pola berpikir bahwa anak laki-laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Anak laki-laki akan diberikan pelajaran silat atau bela diri supaya mempunyai rasa percaya yang lebih besar karena dia akan menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin masyarakat. Anak perempuan diberikan materi memasak atau menari sehingga mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik atau bisa menjadi penghibur, di samping sekaligus pelestari budaya bangsa.

Buku – buku pelajaran pun masih menunjukkan adanya ketimpangan gender. Dalam buku pelajaran bahasa Indonesia dari sekolah dasar hingga sekolah menengah umum, peran perempuan dan laki-laki dibedakan menurut peran domestik, publik dan sosial. Kegiatan memasak selalu untuk perempuan, sedangkan berkebun, mengurus kendaraan, kepemilikan tanah, atau barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi selalau untuk laki-laki. Profesi  polisi, dokter, atau militer masih dilekatkan pada laki-laki, sementara juru masak, penari, penyanyi, identik dengan perempuan. Padahal, sesungguhnya tekah terjadi banyak perubahan.

Selain persoalan muatan nilai-nilai yang bias gender dalam pendidikan di Indonesia, kenyataan prosentase perempuan yang bisa mengakses pendidikan, khususnya jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi masih tergolong rendah, yakni hanya 21,06 persen dan 10,22 persen. Sementara partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama memang tergolong tinggi, yakni masing-masing 97,86 persen dan 71,97 persen ( BPS, 2001 ).Ini berarti sebagian besar perempuan belum mengenyam pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Hal ini pelengkapi potret buram posisi subordinat perempuan dalam pendidikan, yang tahun 2001 misalnya, tercatat 8,62 persen perempuan di perkotaan dan 19,20 persen  perempuan di pedesaan berusia 15 tahun ke atas masih buta huruf. Dan secara nasional 14,54 persen perempuan Indonesia menyandang buta huruf ( BPS, 2001 ).Pada tahun 2003 masih sekitar 15,6 milliar penduduk Indonesia yang buta huruf dan 10,6 milliar di antaranya adalah perempuan. Penerimaan jumlah murid sekolah meningkat, tetapi di level sekolah dasar jumlah anak-anak laki-laki melebihi jumlah anak perempuan yaitu 51,58 % ( statistik pendidikan Indonesia 1999/2000). Dalam Human Development Report tahun 2004, perempuan yang buta aksara 11,7 % dan laki-laki 5,3 %. Rata – rata lama sekolah anak perempuan sekitar 6,5 tahun dan laki-laki 7,6 tahun ( Masruchah : 2007 )

III

Feminisme dalam Perspektif Teori Gerakan Sosial

dan Peran Komunikasi

Berbagai isu seputar fenomena ketimpangan gender telah mendorong gerakan feminisme baik yang terjadi di berbagai negara di dunia maupun di Indonesia. Ada satu persoalan mendasar yang sebenarnya dihadapi oleh feminisme sebagai sebuah gerakan sosial yakni bahwa masalah perempuan tidak linier akan tetapi berlapis-lapis  dan perlu dipahami secara seksama bahwa masalah inti yang diperjuangkan kaum feminisme adalah keadilan, bukan gaya hidup( Makalah dalam Pelatihan Penelitian Feminis, Jakarta 2 – 4 September 2004 ).

Feminisme selalu hadir sebagai respon terhadap realitas sosial yang meminggirkan perempuan. Ada kesamaan secara konstektual/kesejarahan fenomena ketidaksetaraan gender di berbagai wilayah negara dunia.

Bagaimana arah yang dituju dengan perjuangan feminisme ini : apakah feminisme sekedar mewujudkan emansipasi perempuan ataukah perubahan sosial dan struktur yang ada di masyarakat agar perempuan lebih setara (kesetaraan gender )? Sungguh merupakan satu pertanyaan besar yang mungkin tidak mudah untuk dijawab mengingat akar permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan adalah menyentuh pada sendi-sendi budaya masyarakat yang sudah tertanam bahkan sejak lahirnya masyarakat itu sendiri.

Namun apapun tujuan yang hendak diciptakan setidaknya terdapat berbagai upaya yang bisa ditempuh. Di antaranya bisa melalui jalur legal parlemen ( lewat ketentuan kuota sekian persen kursi perwakilan harus diduduki perempuan misalnya); melalui academic inovation ( dengan mengadakan berbagai pelatihan penelitian berperspektif gender, menerbitkan buku bertema advokasi terhadap hak-hak asasi perempuan dll );kemudian  melalui fisical force ( kudeta, perang dll ); dan yang paling sering kita dengar adalah melaui suatu gerakan sosial yang dimotori oleh berbagai LSM, gerakan advokasi perempuan dsb.

Sekedar catatan, jalur legal parlemen menuju terciptanya perubahan sosial menurut cita-cita pejuang kesetaraan gender sebenarnya sudah dimulai tatkala perjanjian internasional pertama yang memproklamirkan kesetaraan gender sebagai bagian mendasar dari hak asasi manusia tidak lain adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) yang ditandatangani di San Francisco pada tahun 1945.  Sejak saat itu PBB telah membantu menciptakan warisan sejarah tentang strategi, standar, program dan tujuan dalam memajukan status perempuan di seluruh dunia.

Berbagai konferensi dunia juga telah diselenggarakan guna membahas topik dan tema yang relevan; yang terbesar adalah Konferensi Dunia Wanita IV di Beijing tahun 1995. Dua belas area kritis diidentifikasi dalam memajukan perempuan, antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hak asasi perempuan, dan ekonomi. Komitmen ini diteguhkan kembali pada tahun 2000 dalam Pertemuan Puncak Milenium ( Kompas , Senin 12 Juni 2006 ).

Bahasan ini selanjutnya akan terpusat pada gerakan sosial ( social movement ) sebagai upaya untuk menciptakan perubahan sosial sesuai dengan keadilan dan kesetaraan gender. Mengingat keterbatasan ruang dalam tulisan ini maka kita hanya membatasi pemetakan gerakan feminisme itu dalam konteks historis Indonesia.

Gerakan sosial didefinisikan sebagai serangkaian penampilan perdebatan, kampanye dan pertunjukan di dalam mana orang-orang biasa membuat klaim kolektivitas terhadap lainnya ( Tilly, 2004: 3 ). Menurut Tilly, gerakan sosial merupakan lingkaran utama bagi orang-orang biasa untuk berpartisipasi di dalam ranah politik publik.

Dalam perspketif teori konflik, gerakan sosial adalah sebentuk aktivitas kelompok kepentingan yang ditujukan tidak saja demi kepentingan individu-individu semata melainkan juga menghasilkan suatu social reforms. Gerakan sosial juga menjadi satu pintu masuk menuju struktur masyarakat yang telah mapan (Veen, 2006)

Menurut konsepsi “Resource Mobilization Theory”  di dalam masyarakat tersedia sumber – sumber ( uang, kekuatan politik, akses kepada media dan pekerja ) yang bisa dipakai untuk menggerakkan berbagai usaha perubahan terhadap masyarakat dalam bentuk gerakan berbasis massa (Veen, 2006).

Suatu gerakan sosial menurut teori tersebut mensyaratkan  pijakan organisasi dan kepemimpinan yang berkesinambungan. Para pegiatnya adalah orang – orang yang bisa mengambil keputusan dengan rasional, juga mempertimbangkan  antara pengorbanan dan keuntungan dari sebuah tindakan kolektif yang dijalankannya serta telah memutuskan bahwa tujuan dalam aksi protes memanglah layak untuk diperjuangkan.

Mobilisasi dalam gerakan sosial itu melalui proses sebagai berikut (Veen, 2006):

  1. menciptakan landasan potensial yang mendukung gerakan di dalam masyarakat
  2. membuat jaringan rekrutmen guna mencari anggota yang potensial
  3. membangkitkan motivasi di antara individu sasaran dengan cara pembingkaian issue
  4. menghilangkan tembok penghalang untuk berpartisipasi
  5. sekali dimulai,komitmen sudah harus ditetapkan dengan cara membangun identitas kolektif dan membina identitas itu melalui relasi interpesonal

Bagaimana gambaran  gerakan feminisme di Indonesia dilihat dari perspektif teori di atas? Sebagai negara bekas jajahan kolonial Belanda dan sekaligus bersendikan budaya paternalistik, tidaklah sulit merunut akar hitoris gerakan perempuan di Indonesia. Walaupun  banyak usaha yang mengangkat posisi perempuan tetapi hingga saat ini masih banyak orang percaya bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi di daerah-daerah terpencil hingga di kota modern.

Gerakan perempuan yang kritis di Indonesia, tidak berkembang pada zaman orde baru. Mitos yang dikembangkan rezim orde baru saat itu mengarahkan peningkatan kualitas perempuan hanya sebagai istri. Ditunjukkan oleh berbagai organisasi  perempuan bentukan pemerintah saat itu seperti PKK.

Perjuangan gerakan-gerakan perempuan tahun 1980-an mengalami halangan yang berat karena saat itu masyarakat masih dibayang-bayangi gambaran-gambaran liar mengenai perempuan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang terus – menerus diembuskan rezim Orde Baru. Gerak politik perempuan dihambat karena  perempuan yang berani mempertanyakan dan menggugat masalah ketidakadilan pada masa itu akan dianggap subversif, dicap liar dan dinilai mengingkari kodrat perempuan. Dengan konsep kodrat, negara Orde Baru mengkonstruksikan sebuah ideologi gender yang mendasarkan diri pada ibuisme, sebuah faham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari perannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik sebagai hal tak layak (Muchtar, 2003)

Kemudian muncul SIP ( Suara Ibu Peduli ) yang mulai mencairkan pandangan mengenai aktivitas perempuan dan puncaknya adalah keterlibatan mereka dalam gerakan reformasi bersama mahasiswa. Saat itu isu-isu perempuan yang berkembang adalah seperti pemerkosaan, aborsi, kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan. Semakin menjamurnya LSM perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa isu perempuan masih cukup tempat. (Anita, 2004 )

Dilihat dari pijakan organisasi dan keberlanjutan kepemimpinan, gerakan perempuan di Indonesia memang cukup mantap. Sebut saja berbagai LSM yang dalam gerakan sosial feminisme ini memposisikan diri sebagai agen perubahan,misalnya, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan ( LBH –APIK ) yang dari tahun ke tahun begitu cermat mengidentifikasi berbagai kasus kejahatan/penganiayaan  terhadap perempuan.Kemudian Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi yang juga gigih menyuarakan betapa belum responsifnya penegak hukum dan institusi hukum dan sosial lainnya terhadap dimensi pengalaman perempuan dalam menangai kasus –kasus yang menimpa perempuan. Juga Komnas Perempuan, yang tiap-tiap tahun melakukan identifikasi berbagai isu persoalan strategis yang dihadapi perempuan Indonesia. Selain itu, berbagai LSM daerah juga tak kalah gencar menyooroti berbagai ketimpangan gender yang terjadi di daerah mereka seperti dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan Rahima  di Cianjur yang mengkritisi berbagai produk perda bermasalah karena melanggar hak-hak asasi perempuan.

Dalam catatan,  salah satu gerakan perempuan yang cukup menonjol di Indonesia di bawah bendera Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi massa bahkan telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di tingkat global sebagaimana dikemukakan Masruchah (2007 ):

  • terlibat dalam forum internasional yang membahas isu –isu perempuan
  • jejaring dengan Asian Pacific Woman Law Development untuk program penguatan partisipasi politik perempuan
  • aggota Kartini Net Work untuk program pemberdayaan seksualitas perempuan. Organisasi jaringan yang bekerja di Indonesia, Philipina, Belanda dan India untuk program riset, advokasi dan pendidikan. Organisasi ini koalisi antara NGO dan Perguruan Tinggi
  • Anggota ASBAE untuk program advokasi pendidikan untuk semua
  • Anggota Stop Aids Now untuk program gender, HIV Aids dan Perempuan, khususnya Kenya dan Indonesia.
  • Jejaring kerja Woman Empowerment of Muslim Contec ( WEMC )
  • Anggota Asian Woman and Development Forum ( AWID Forum )

Sementara itu strategi penanganan permasalahan gender di tingkat nasioanal dan program program yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia adalah (Masrucah : 2007 ):

  • Pemberdayaan dan pendidikan gender sensitive bagi konstituen dan stakeholder
  • Pendidikan politik bagi konstituen dan kelompok perempuan potensial
  • Pendidikan / workshop Gender Budget bagi konstituen, legislatif dan pemerintah
  • Advokasi untuk perubahan kebijakan adil gender dan demokratis di bidang politik, ekonomi dan semua bidang kehidupan. Secara khusus untuk keterwakilan perempuan di lembaga kebijakan, anti trafiking dan gender budget
  • Pendidikan / workshop pencegahan trafiking bagi konstituen, tokohmasyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah
  • Penerbitan news letter, buku,poster,leaflet dan wb site.

Bercermin pada teori tentang proses berlangsung mobilisasi massa yang mengiringi gerakan perempuan sesungguhnya posisi “komunikasi” menjadi strategis.  Misalnya, media massa dan berbagai penerbitan cetak, bisa dimanfaatkan untuk dijadikan saluran yang mempromosikan ideologi kesetaraan gender. Media massa sangat memungkinkan dijadikan sarana untuk membangkitkan motivasi khalayak sasaran perempuan dengan cara pembingkaian (framing ) isu strategis tertentu. Selain itu, dengan penempatan pos-pos strategis dalam industri media oleh perempuan juga akan membantu dalam hal konstruksi pesan media  sehingga diminalkan terjadinya bias gender dalam muatan isi medianya. Walaupun untuk ini masih menjadi perdebatan akademik apakah memang benar dengan makin besarnya komposisi perempuan yang duduk dalam  media akan mewarnai isi pesan sesuai dengan cita-cita perjuangan kaum feminis.

Berkaitan dengan penciptaan jaringan rekrutmen yang merupakan salah satu mata rantai dalam gerakan sosial feminis kita bisa mengadopsi pemikiran aktivis feminis  Chat Garcia Ramilo( 1993 ) yang mengajak para pelaku gerakan  feminis untuk merengkuh teknologi khususnya internet untuk dijadikan ajang perjuangan politik feminis. “The internet,the media and telecommunication are not just tools. The woman’s movement have adapted ICTs to advance the cause of feminism through the use of media and electronic network tools to amplify their advocacies and to reach a global audience” 

Pentingnya peran media massa di dalam mempromosikan ide atau gagasan feminisme dalam catatan gerakan feminisme selama ini memang belum begitu menggembirakan. Hal demikian karena hubungan antara perempuan dengan media massa secara umum memang tidak selalu harmonis ( Wahyu, 2007 ). Ketidakharmonisan itu bersumber pada dua isu yang tak pernah terselesaikan. Pertama, media massa dianggap selalu mengeksploitasi dan memojokkan perempuan. Kedua, ada pendapat  yang menyebutkan bidang media massa atau jurnalis bukan jenis profesi yang cocok untuk wanita( Wahyu, 2007).

Bagaimana pun belum manisnya hubungan antara perempuan dan media massa, sebagai bagian dari proses gerakan sosial yang memperjuangkan pengarusutamaan gender, menurut saya, media massa tetap menjadi salah satu sarana pergerakan yang efektif. Media massa, merupakan wahana yang paling memungkinkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam ikut mewarnai wacana yang tengah berkembang di masyarakat. Hanya saja dibutuhkan komitmen bagi perempuan untuk mengasah kemampuan jurnalistik dan rajin menyuarakan aspirasinya dalam berbagai wacana di media lokal maupun nasional, untuk ini dibutuhkan keberanian menjebol tembok penghalang psikologis yang membelenggu kaum perempuan selama ini.

Perempuan Indonesia, berani berbicara dan bertindaklah !!

DAFTAR PUSTAKA

Lengermann & Brantley. 1992.’Contemporary Feminist Theory ‘ dalam Ritzer, George. Contemporary  Sociological Theory. USA: McGraw- Hill Inc.

Ratner, Ronnie Steinberg. 1978. Equal Employment Polecy for Woman : Strategies for Implementation in the USA, Canada, and Western Europe. Philadelphia : Temple University Press.

Semyonov,Moshe.1980.’The Social Context of Woman’s labor Force Participation Analysis’ ,dalam American Journal of Sociology 86. No. 3.

Steeves,H. Leslie. 1987. ‘Feminis theories and media studies’ dalam Eason,D.L. and Davis D.K. (eds). Critical Studies in Mass Communication, Vol.4,No.2,Speech Communication Association, Annadale VA.

Tilly, Charles. 2004. Social Movement,1768 -2004.Boulder, CO, Paradigm Publisher.

Tsuchigane,Robert dan Dodge, Norton. 1974.Economic Discrimination Against Woman at Work, Lexington: D.C. Heath, Lexington Books

Tsurumi,Kazuko. 1977.Woman in Japan: A Paradox of Modernization. Tokyo : Sophia University.

Internet :

 

E. Wilma van der  Veen . ‘Social Movement Theory’ dalam http://www.stmarys.ca/~evanderveen/wvdv/social_change/social_movement _theories.htm

 

Syahfitri Anita. ‘Gerakan Perempuan : Tinjauan Sejarah’ dalam http://situs.kesrepro.info/gendervaw/sep/2004/gendervaw03.htm.

 

Chat Garcia Ramilo .1993.’Beyond Tools: Technology as a feminist agenda’ Dalam http://www.development-beyond/bttaafa.htm

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme

 

www.eldis.org/gender/dossiers/prevalencewomen.htm.

 

Makalah :

 

Tim Peneliti Woman Research Institute – WRI,Dimensi-Dimensi Pengalaman Perempuan dan Penelitian Feminis. Makalah dalam Pelatihan Penelitian Feminis, Jakarta 2 – 4 September 2004 

Masruchah. 2007.Permasalahan Gender dan Strategi Menanganinya. Makalah dalam Lokakarya “Mengembangkan Jejaring Keadilan dan Kesetaraan Gender” , Purwokerto, 19 Juni 2007

Wahyu,Didi . 2007. Wanita dan Media Massa. Makalah dalam Lokakarya “Mengembangkan Jejaring Keadilan dan Kesetaraan Gender” , Purwokerto, 19 Juni 2007

Surat Kabar:


Muchtar, Yanti. 2003.’Merefleksikan Makna Gerakan Perempuan’. Dalam Pikiran Rakyat, Senin 17 Maret 2003.

 

Kompas, 8 -8-  2005

Kompas, 11 – 4- 2005

Kompas, 24-5-2004

Kompas 28-10-2002

Kompas ,12 -6-2006

 

 

 

~ oleh Tri Nugroho Adi pada 22 Oktober 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: