Media dan Identitas Kultural dalam Masyarakat Pluralis – Tri Nugroho Adi

Kehadiran media massa dalam sebuah masyarakat pluralis (etnis dan budaya) sesungguhnya memiliki peran yang amat strategis. Media mendapatkan amanat untuk turut serta membantu upaya apresiasi terhadap berbagai elemen kultural yang ada dalam masyarakat sehingga tetap terjagalah keutuhan dan persatuan bangsa. Hal ini tentunya berangkat dari asumsi yang diyakini bersama bahwa berbagai elemen bangsa yang berbeda kultural tersebut memang memiliki hak hidup bersama dalam konteks masyarakat demokratis modern.

Masyarakat yang pluralis sudah barang tentu akan berunsur orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling berbeda identitas kulturalnya. Identitas kultural di sini mengacu pada perasaan memiliki seseorang terhadap kebudayaan atau kelompok etnik tertentu. Identitas kultural dibentuk di dalam proses–proses yang dihasilkan dari keanggotaan seseorang ke dalam kebudayaan tertentu; dan dalam sebuah identitas kultural tersebut terkandung proses pembelajaran dan penerimaan berbagai tradisi, warisan, bahasa, agama, leluhur, seni, pola-pola berpikir, dan struktur sosial sebuah kebudayaan. Di sinilah, orang lalu menginternalisasikan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma dari kebudayaannya dan mengidentifikasikan diri dengan kebudayaan sebagai bagian dari konsep diri mereka (Lusting & Koester, 2003:140-141).

Menurut Fernando Delgado (dalam Lusting&Koester,2003:145) beberapa aspek identitas kultural seseorang bisa ‘dibangkitkan’ (activated)  tidak saja melalui  pengalaman langsung melainkan juga melalui reportase (apa yang disajikan – pen ) media, misalnya melalui penggambaran  artistik di mana di dalamnya terkandung tema-tema budaya tertentu; dengan pertunjukan-pertunjukan musik yang diidentifikasikan dengan suatu kelompok  kebudayaan tertentu; dan melalui berbagai pengalaman dengan orang-orang atau media-media yang lain.

Identitas kultural sesungguhnya juga multifaset. Dalam suatu keadaan tertentu, kita kadangkala memiliki banyak ‘komponen’  yang membentuk identitas kultural kita. Misalnya, dalam waktu yang bersamaan, seseorang bisa melihat dirinya sebagai seorang murid, sebagai pekerja, sebagai teman, sebagai perempuan, orang selatan, seorang anak, anggota gereja Methodist, pengasuh anak, dst. Pendeknya, terdapat berbagai faset yang membentuk identitas kultural kita (Lusting & Koester, 2003:145).

Berbagai  identitas kultural yang ada  dalam masyarakat ini secara alamiah akan saling terekspresikan dan salah satunya akan terepresentasikan dalam wacana media. Media lalu menjadi ajang dalam mengembangkan wacana identitas kultural yang terkandung lewat muatan informasi dan citraannya. Media menghadapi tantangan untuk tidak hanya mampu menyebarluaskan informasi kepada khalayak melainkan juga dapat menjadi sarana penumbuhan citra ( image building ) (Pawito, 2006:1).

Politik Representasi

Menurut Eriyanto (2001:113), setidaknya terdapat dua hal penting berkaitan dengan representasi; pertama, bagaimana seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan bila dikaitkan dengan realias yang ada; dalam arti apakah ditampilkan sesuai dengan fakta yang ada atau cenderung diburukkan sehingga menimbulkan kesan meminggirkan atau hanya menampilkan sisi buruk seseorang atau kelompok tertentu dalam pemberitaan. Kedua, bagaimana eksekusi penyajian objek tersebut dalam media. Eksekusi representasi objek tersebut bisa mewujud dalam pemilihan kata, kalimat, aksentuasi dan penguatan dengan foto atau imaji macam apa yang akan dipakai untuk menampilkan seseorang, kelompok atau suatu gagasan dalam pemberitaan. Penjelasan mengenai representasi menurut Eriyanto di atas tampaknya lebih bersifat spesifik diterapkan dalam praktek pemberitaan suatu media. Hal ini akan berbeda nuansanya manakala konsep representasi dipahami sebagai sebuah politik penyajian realitas dalam sebuah media secara umum dan tidak sekedar berkaitan dengan suatu isi pemberitaan.

Sekarang kita simak pendapat John Fiske mengenai representasi. Menurut Fiske (1997:5) representasi merupakan sejumlah tindakan yang berhubungan dengan teknik kamera, pencahayaan, proses editing, musik dan suara tertentu yang mengolah simbol-simbol dan kode-kode konvensional ke dalam representasi dari realitas dan gagasan yang akan dinyatakannya.

Apa yang dikemukakan oleh Fiske di atas memiliki kesamaan dengan pendapat Fairclough (1995:104). Menurut Fairclough dalam sebuah analisis representasi terhadap isi media sebenarnya kita mencoba menentukan apa yang dicakupkan atau tidak, yang eksplisit atau pun implisit, yang menjadi foreground atau pun back ground, dan yang menjadi tematik atau pun tidak serta menentukan kategori mana yang merupakan representasi sebuah peristiwa, karakter, situasi atau pun keadaan tertentu.

Sampai di sini pembahasan mengenai representasi mulai kelihatan bahwa menyoal representasi tampaknya memang tidak bisa dilepaskan dengan konsepsi realitas itu sendiri sebagaimana pendapat Branston dan Stafford (1996:78) yang makin menajamkan pengertian mengenai representasi berikut ini. Menurut mereka, representasi bisa diartikan sebagai segenap tanda di dalam mana media menghadirkan kembali (re-present) sebuah peristiwa atau realitas. Namun demikian “realitas” yang tampak dalam citraan atau suara tersebut tidaklah semata-mata menghadirkan realitas sebagaimana adanya. Di dalamnya senantiasa akan ditemukan sebuah konstruksi (a construction), atau tak pernah ada ‘jendela’ realitas yang benar-benar transparan. Menurut Branston dan Stafford meskipun dalam praktek representasi diandaikan senantiasa terjadi konstruksi namun konsepsi ‘representasi’ tidak lalu  bisa diterjemahkan setara dengan ‘konstruksi’;  ‘representasi’ bahkan bergerak lebih jauh karena mendekati pertanyaan tentang bagaimana sebuah kelompok atau berbagai kemungkinan hal-hal yang ada di luar media telah direpresentasikan oleh produk suatu media. Pertanyaan tentang “bagaimana” itu lalu membawa implikasi politis yang lebih luas sebagai berikut: Pertama, representasi mengingatkan kita pada politik representasi. Suatu media memberikan kita citraan tertentu, yaitu suatu cara menggambarkan sebuah kelompok tertentu sehingga kita seakan sampai pada pengertian tentang  bagaimana kelompok tersebut  mengalami dunianya, dan bagaimana kelompok tersebut bisa dipahami dan bahkan bagaimana mereka bisa diterima oleh kelompok lainnya. Kedua, dalam praktek representasi suatu media besar memiliki kekuasaan untuk menghadirkan kembali suatu kelompok tertentu, berulang-ulang, beberapa citraan tertentu, beberapa asumsi, dan kuasa untuk meniadakan kelompok yang lain, dan karenanya menjadikan kelompok  yang lain itu menjadi asing (Branston & Stafford, 1996:78).

Pendapat Branston dan Stafford mengenai representasi di atas bila dikaitkan dengan, misalnya,  representasi suatu identitas seseorang atau kelompok tertentu dalam suatu media tampaknya akan memiliki kemiripan dengan pendapat Stuart Hall. Menurut Hall (dalam Gillespie, 1995:11) dalam politik representasi: “It conceives of representation as not merely expressive but formative of identities; and it conceives of difference not as unbridgeable separation but as positional, conditional and conjunctural”. Membandingkan konsepsi representasi menurut Hall dan Branston dan Stafford di atas bisa kita pahami bahwa keduanya sepakat representasi itu tidak sekedar proses penyajian kembali suatu objek di dalam sebuah media namun lebih dari itu media ternyata juga menjalankan proses pembentukan suatu identitas tertentu atau suatu positioning tertentu terhadap objek yang dicitrakan dalam suatu media.

Konsepsi atau peta teoritik mengenai representasi dalam sebuah media akan lebih lengkap  bila kita mencoba menukik lebih dalam mengenai ‘makna’ yang lalu dihadirkan melalui representasi. Menurut Sturken dan Cartwrigth, representasi  tidak hanya diyakini senantiasa melekat pada konstruksi tetapi juga pada proses pemaknaannya sebagaimana tercermin dalam penjelasan dalam bukunya Practice of Looking  bahwa “Representasi merujuk pada penggunaan bahasa dan imaji untuk menciptakan makna tentang dunia sekitar  kita.” (Sturken & Cartwrigth, 2001:66).

Dari beberapa konsep mengenai representasi di atas, mulai kelihatan bahwa media – representasi – konstruksi – realitas dan makna ternyata memiliki jalinan yang tak terpisahkan. Demikian bisa kita simak dari pendefinisian mengenai representasi sebagaimana dikemukakan oleh O’Sullivan, Dutton dan Rayner (1998:71) yang meski singkat namun bisa merangkumkan pemahaman tentang representasi : “ The concept of representation embodies the theme that the media construct meanings abaout the world – they represent it, and in doing so, help audiences to make sense of it.” ( Konsep representasi mencakup tema dasar media mengkonstruksikan makna dunia ini—media menampilkannya, dan sekaligus membantu audiens untuk memahaminya).

Sekarang kita menuju pada konsepsi representasi dalam kaitannya dengan identitas kultural khususnya yang terjadi di media televisi. Dalam media televisi representasi suatu identitas kultural hadir dalam signifikansi imaji-imaji. Suatu paket acara tertentu, akan menampakkan imaji yang menandakan identitas kultural dalam kemasan pemilihan karakter pelakunya, bahasanya, pakaiannya, setting dekorasinya dan seterusnya, dan tentunya keseluruhan tema yang memang dibawakan acara tersebut. Seluruh imaji ini menandakan dan merayakan suatu nilai tertentu,  seperti nilai kelokalan atau justru global, asimilasi atau pluralistis, dst. lengkap dengan pemaknaan akan nilai baik dan buruk, normal maupun ketidak-normalan.

Mengeksplorasi makna imaji – imaji adalah dengan menyadari bahwa imaji-imaji tersebut diproduksi dalam dinamika kekuasaan dan ideologi (Sturken&Cartwright,2001:66). ‘Gejala-gejala’ yang kemudian ditangkap dan dianggap  sebagai realitas merupakan salah satu bentuk operasionalisasi  ideologi melalui media massa. Sebagaimana diformulasikan oleh Althusser (dalam Stevenson,1995:37) produksi ideologi memiliki dua karakteristik : Pertama, ketika ideologi terikat pada sebuah analisis institusional, hal ini  tidak dapat dipahami sebagai pembalikan atau refleksi dari  yang real. Ideologi dalam kaitan ini lebih dipahami sebagai  ‘represent the imaginary relationship of individuals to their real condition of existence‘; Kedua, ideologi tidak hanya merupakan hubungan simbolik dengan yang real, tapi juga mengubah human beings menjadi subjek-subjek. Ideologi membiarkan individu-individu  mengenali diri  mereka sendiri sebagai ‘self determining agents’,  padahal kenyataannya subjek-subjek  tersebut dibentuk melalui mekanisme linguistik dan psikis. Media massa memang, termasuk salah satu dari apa yang oleh Althusser (dalam Lapsley&Westlake, 1988:8) disebut sebagai ‘Ideological State Apparatus’. Media massa adalah aparatus  ideologi yang bergerak dalam praktek-praktek sosial.

Referensi :

Branston, Gill & Roy Stafford. The Media Student’s Book. New York, N.Y.: Roudledge, 1996.

Eriyanto. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta : LkiS,  2001.

Fairclough, Norman. Media Discourse. London : Arnold, 1995.

Lapsley, Robert. & Michael Westlake. Film Theory : An Introduction. Manchester: Manchester University Press, 1988.

Pawito. “Media Massa dalam Masyarakat Pluralis”. Sarasehan Nasional Etnisitas, Multulturalisme, dan Media Massa, Surakarta, 28 November 2006, Program Studi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  (UNS).

~ oleh Tri Nugroho Adi pada 7 Agustus 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: